Layanan Pendidikan Untuk Kaum Marginal Masih Terabaikan

Direktur Direktorat Pendidikan Kesetaraan Departemen Pendidikan Nasional Ella Yulaelawati mengatakan layanan pendidikan bagi kaum marginal masih sangat minim. Beasiswa yang selama ini digulirkan pemerintah untuk membantu kaum marginal juga dinilai tidak efektif.

"Tidak cukup hanya dengan pemberian beasiswa. Pendidikan untuk kaum marginal harus dilakukan dengan empati," katanya dalam seminar dan sosialisasi pendidikan kesetaraan di Aula Masjid Baitussalam, Jakarta, Minggu (29/04).

Menurutnya, layanan pendidikan yang bersifat empati, salah satunya adalah dengan menggalakkan program pendidikan kesetaraan bagi kaum marginal. Selain lebih efektif, pendidikan kesetaraan juga dianggap lebih fleksibel dan tepat diterapkan pada kaum marginal. Sebab, selain bersifat nonformal, pendidikan kesetaraan juga mengajarkan keterampilan dasar yang dapat melatih peserta didiknya untuk lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. "Dalam pendidikan kesetaraan, yang diajarkan bukan hanya keseriusan, tapi juga bermain. Bukan hanya logika, tapi juga empati," katanya.

Pendidikan kesetaran merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A (setara dengan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiah), Paket B (setara dengan Sekolah Menengah pertama atau Madrasah Tsanawiyah), serta Paket C (setara Sekolah Menengah Umum atau Madrasah Aliyah). Hasil pendidikan nonformal dihargai setara dengan hasil pendidikan formal, setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Sehingga, setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan berhak melanjutkan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. "Status kelulusan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang setara dnegan pendidikan formal dalam memasuki perguruan tinggi atau lapangan kerja," katanya.

Ia manambahkan, pendidikan kesetaraan bukanlah hal yang baru. Ia mencontohkan, sebanyak 1,1 juta siswa di Amerika Serikat memilih pendidikan di sekolah rumah. Sedangkan di Inggris, sekitar 90 ribu orang memilih belajar di rumah daripada disekolah. "Hal yang sama juga terjadi Kanada dan Selandia Baru," katanya.

Di Indonesia sendiri, peserta didik pendidikan kesetaraan Paket B pada 2007 tercatat 535,072 orang. Angka ini jauh lebih tinggi dari jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan pada 2003 yang hanya berjumlah 259,360. Sedangkan peserta didik pendidikan kesetaraan Paket A tahun ini berjumlah 105,468 orang. Jumlah kelulusan Paket B pada 2006 tercatat 310,287 orang dan Peket A sebanyak 27,821 orang. Untuk meningkatkan layanan pendidikan kesetaraan, ia menambahkan, Departemen Pendidikan Nasional telah menganggarkan dana sebesar Rp 260 ribu untuk setiap peserta didik Paket A per tahun dan Rp 238 ribu untuk peserta didik Paket B per tahun. Sedangkan untuk penyelenggara pendidikan kesetaraan, departemennya akan membantu dana sebesar Rp 1,8 juta per tahun untuk Paket A dan 2,4 juta per tahun untuk Paket B.

Selain mensosialisasikan pendidikan kesetaraan, ia juga memberikan bantuan berupa satu unit mobil kepada Yayasan Al Hikmah untuk menjalankan program pendidikan kesetaraan. Acara ini juga dihadiri Anggota Komisi X DPR Aan Rohanah dari Fraksi PKS dan Ahli bidang pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta Sukro Muhab.


sumber: http://amalina11.blogspot.com/search/label/Pendidikan%20Layanan%20Khusus

Apakah anda seorang guru, orang tua, anak, atau seseorang yang hanya tertarik mengenai akuisisi lagi, adalah penting untuk memahami bagaimana dasar ke

Apakah anda seorang guru, orang tua, anak, atau seseorang yang hanya tertarik mengenai akuisisi lagi, adalah penting untuk memahami bagaimana dasar kegiatan sesuai dengan kerangka pendidikan.

Pertama, National Center for Learning Disabilities mendefinisikan kegiatan utama sebagai "instruksi yang dirancang khusus, tanpa biaya kepada orang tua, untuk memenuhi kebutuhan yang unik dari seorang wanita dengan cacat. Tergantung pada kebutuhan anak serta negara, gedung kabupaten lokal dan bangunan besar kebijakan, kegiatan utama layanan gagap akan ditawarkan dalam perbedaan struktur dan perbedaan dalam pengaturan. " Amerika Serikat yang memberikan kesempatan pendidikan dan dana untuk kebutuhan mereka yang utama. Siapa yang memenuhi syarat untuk mendukung aktivitas utama?

Tigabelas cacat memenuhi syarat:

1. Autism
2. Sambutan dan Bahasa pelemahan
3. Alat pelemahan
4. Tuli / Blind
5. Visual pelemahan
6. Mental penghambatan
7. Multiple Disabilities
8. Tulang pelemahan
9. Serius Kesehatan Impairments
10. Emosional / Perilaku Disorder
11. Melukai Brain Injury
12. Multi-indrawi pelemahan
13. Learning Disabilities

Sejak 1975, ketika Kongres dilantik kebutuhan utama untuk kegiatan pelayanan, berbagai tindakan diproduksi membantu kebutuhan mereka yang utama. Pertama akumulasi yang telah disahkan bernama Pendidikan untuk Semua Anak Cacat Undang-Undang. Di tahun 1990, pembaruan disahkan bernama The Individu Penyandang Cacat Undang-Undang Pendidikan, atau IDEA dan pada tahun 2004 ini akumulasi telah diupdate lagi dan hari ini disebut sebagai IDEA 2004. IDEA 2004 federal menyediakan dana untuk kegiatan utama memberikan kepada siswa dengan salah satu cacat di atas. Fare (Free Tepat Publik Pendidikan) dilindungi oleh IDEA 2004 sebagai benar untuk setiap perempuan dan tanah di setiap wilayah AS. Lebih dari 6 juta siswa manfaat utama dari kegiatan pelayanan.

Siswa penyandang cacat yang hit alarming drop-out tinggi. Pada tahun 2000 lebih dari 5 persen dari siswa putus sekolah tinggi. Siswa ini, 27 persen memiliki berbagai akuisisi cacat. Jadi pasti sambil memukul diambil langkah-langkah untuk memberikan pendidikan dasar, IDEA 2004 bukan tujuan akhir. Dan pada kenyataannya, the US Department of Education adalah lebih mempersiapkan peraturan federal yang membantu membatasi IDEA 2004. Proposal yang dikirim pada bulan Juni 2005, masih akhir peraturan tidak karena hingga akhir musim panas 2006. Beberapa negara sudah menerapkan peraturan yang diusulkan dan tekan peraturan mereka sendiri di samping mandat federal. Tetapi negara-negara lain yang tidak aktif sampai akhir peraturan yang dikeluarkan sebelum menerapkan perubahan sendiri.

Setiap tanah memiliki tanah mereka sendiri kegiatan departemen dengan akses yang paling Diperbaharui peraturan tentang pendidikan dasar. Juga di bawah IDEA 2004, masing-masing tanah yang diperlukan untuk memukul setidaknya satu Parent Pelatihan dan Pusat Informasi (PTI). Sumber daya ini berada di tempat orang tua untuk membantu menemukan informasi tentang aktivitas utama yang tersedia di daerah mereka. Kegiatan utama sebagai sumber daya yang baik dan sesuai-update, lebih banyak pelajar akan pergi diperlukan dan adil sesuai aktivitas kesempatan untuk membantu mereka berhasil.

Sumber: http://www.eArticlesOnline.com

MENANGANI ANAK BERBAKAT

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah kemampuan intelektualnya. Dengan kemampuan ini manusia dapat melakukan perubahan kebudayaan maupun pembaharuan teknologi di dalam masyarakat. Oleh karenanya pendidikan yang antara lain berfungsi mengembangkan kemampuan ini, tidak boleh hanya semata-mata menyajikan kumpulan pengetahuan yang sifatnya materi hafalan belaka. Sekolah-sekolah sebagai institusi pendidikan seyogyanya dapat mewujudkan lingkungan yang baru, penuh kekayaan pengalaman yang bersifat human, fleksibel dan mengandung tantangan untuk dapat memenuhi kebutuhan setiap individu.
Bila diamati secara cermat, setiap manusia memiliki ciri, kecenderungan dan potensi sendiri-sendiri sebagai anugerah Tuhan dan alam (a gift of God and nature). Di sini kita akan menemukan anak manusia dengan kemampuan biasa (rata-rata) atau luar biasa (di bawah atau di atas rata-rata). Anak dengan karakteristik yang beragam itu memerlukan cara perlakuan dan penanganan yang berbeda-beda untuk dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal.
Khusus untuk anak-anak yang berkemampuan di atas rata-rata (dalam konteks ini dikatakan sebagai anak berbakat) perlu ditemukenali lebih jauh agar para guru dan orangtua dapat memahami kemampuan anak berbakat dibandingkan dengan kemampuan anak lainnya, sehingga para guru dan orangtua akan lebih efektif dalam membina dan membimbing anak. Sementara bagi sang anak sendiri, akan tercukupi kebutuhan-kebutuhannya serta terpuaskan keinginannya untuk mengembangkan bakatnya.
Siapa sebenarnya anak berbakat itu? Anak berbakat adalah mereka yang oleh orang-orang profesional diidentifikasikan sebagai anak yang mampu mencapai prestasi tinggi karena memiliki kemampuanh yang unggul. Kemampuan yang dimaksud tidak sebatas kemampuan melihat hubungan-hubungan logis dan mengadaptasi prinsip-prinsip abstrak kepada situasi konkret, tetapi juga memiliki kemampuan menggeneralisasikan, lebih dari orang lainnya. Oleh karenanya, kita dapat mendefinisikan anak berbakat itu sebagai anak yang : (1) memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata; (2) memiliki tanggung jawab (komitmen) yang tinggi terhadap tugas; (3) memiliki kreativitas yang tinggi. Dengan demikian, anak berbakat akan mampu mengembangkan sifat-sifat tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan di masyarakat.
Anak berbakat (gifted) harus dibedakan dengan anak genius. Karena anak genius adalah anak berbakat tetapi dengan taraf sangat tinggi (highly gifted) jauh di atas anak berbakat pada umumnya walaupun anak berbakat itu sendiri telah memiliki kemampuan di atas rata-rata.
Berdasarkan teori Triarchic, pada prinsipnya ada 3 macam keberbakatan: Pertama, bakat analitik, yakni bakat dalam memilah masalah dan memahami bagian-bagian dari masalah tersebut. Kedua, bakat sintetik, yakni bakat dalam kemampuan intuitif, kreatif dan cakap dalam mengatasi situasi-situasi tertentu. Ketiga, bakat praktis, yakni bakat dalam analitik maupun sintetik dalam kehidupan sehari-hari
Bagian terpenting dari teori di atas menurut Stenberg adalah kemampuan mengkoordinasikan 3 aspek kemampuan dan bagaimana mengaplikasikannya untuk memperoleh keberhasilan. Oleh karena itu menurut Stenberg, orang yang berbakat adalah orang yang mampu mengelola sendiri cara berpikir yang baik.
Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian Terman, ada empat macam keberbakatan dengan segala macam karakteristiknya:
Pertama, keberbakatan akademik dengan karakteristik antara lain : memiliki perbendaharaan yang maju, meninat terhadap buku dan membaca lebih dini, menyukai buku bacaan orang dewasa, cepat dalam belajar dan mudah mengingat, cepat memahami hubungan sebab akibat, memiliki rasa ingin tahu yang besar dan sebagainya.
Kedua, keberbakatan kreatif dengan karakteristik antara lain: menyukai kerja sendiri dengan cara sendiri, senang bereksperimen dan penuh imajinasi, mampu berpikir dengan banyak cara, banyak menghasilkan ide-ide bagu dan sebagainya.
Ketiga, keberbakatan kepemimpinan dan sosial dengan karakteristik: menarik dan rapi dalam penampilan, diterima oleh mayoritas, memberikan sumbangan yang positif dan konstruktif, bersikap adil/netral, memiliki tenggang rasa, dan sebagainya.
Keempat, keberbakatan seni dengan karakteristik mampu menyusun nada-nada orisinal, menyukai aktivitas musikal, mudah mengingat dan memproduksi melodi, memiliki titi nada yang sempurna, dapat memainkan berbagai instrumen/alat musik, dan sebagainya.
Anak berbakat memerlukan berbagai kebutuhan khusus sesuai dengan ciri keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Kebutuhan khusus inilah yang memerlukan layanan khusus dalam bentuk pendidikan luar biasa (special education) karena sifatnya yang amat khusus.
Menurut Virgil Ward, pendidikan anak berbakat intelektual berbeda dengan anak yang lain dan seyogyanya amat menekankan pada aspek aktivitas intelektualnya. Disamping itu, pembelajaran anak berbakat harus diwarnai kecepatan dan tingkat kompleksitas yang lebih sesuai kemampuannya yang secara riil lebih tinggi dari anak biasa.
Sementara Kitano dan Kirby menambahkan bahwa individu berbakat memerlukan pertimbangan khusus dalam pendidikannya, karena secara kualitatif berbeda dengan individu lainnya. Program pendidikan yang dirancangpun harus berbeda dengan program pendidikan untuk anak lainnya, dengan penekanan luar biasa pada perkembangan kreatif dan proses berpikir tinggi. Sehubungan dengan itu, hafalan dalam pembelajaran bagi anak berbakat harus sejauh mungkin dicegah. Tekanannya justru pada teknik yang berorientasi pada penemuan (discovery oriented) dan pendekatan induktif.
Di sinilah dibutuhkan kurikulum yang berdiferensiasi bagi anak berbakat, terutama yang mengacu pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual tingkat tinggi, meskipun kurikulum nasional sepenuhnya juga diperlukan oleh anak berbakat.
Agar materi belajar tidak terlalu sempit maka berbagai wahana luar sekolah seperti kegiatan di masyarakat atau kegiatan ekstrakurikuler dengan pengkajian suatu obyek perlu lebih digiatkan untuk mendukung kurikulum yang berdiferensiasi.
Sementara bagi orangtua, anak berbakat tetap harus dibimbing dan diasuh sebagai anak lainnya, yakni dicukupi kebutuhan-kebutuhannya baik fisik (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dll) maupun psikis (kenyamanan, ketenangan, kasih sayang dan perlindungan maupun rekreasi) secara penuh.
Itu artinya, anak berbakat memerlukan perlakuan dan penanganan khusus agar anak berbakat dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Tugas guru dan orangtua adalah mengkondisikan situasi lingkungan belajar anak agar mampu mendukung tumbuh kembang keberbakatannya sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki.


sumber: http://prov.bkkbn.go.id/yogya/print.php?tid=2&rid=11

70.000 Penduduk Sulbar Buta Aksara

Sekitar 70.000 dari sekitar satu juta orang jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat masih menyandang status buta aksara. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulbar Jamil Barambangi di Mamuju, Selasa (30/12), mengatakan, dari 70.000 penduduk Sulbar yang buta aksara tersebut, sekitar 57 persen di antaranya adalah kaum perempuan.

Ia mengatakan, tingginya angka buta aksara di wilayah ini akibat banyaknya anak usia sekolah tidak mengecap pendidikan serta terbatasnya kesempatan masyarakat untuk belajar membaca.

Menurut dia, banyaknya masyarakat tidak mengecap pendidikan karena masih rendahnya kesadaran atau minat untuk menyekolahkan anaknya, khususnya kalangan masyarakat yang berada di daerah terpencil atau terisolasi.

“Selain itu, juga akibat keterbatasan infrastrukrur pendidikan di daerah ini seperti sarana dan prasarana belajar mengajar yang belum memadai,” ujarnya. Oleh karena itu, pihaknya telah memprogramkan tahun 2009 untuk mengembangkan taman baca masyarakat (TBM) pada lokasi yang stratebis untuk menjangkau dan menarik minat baca masyarakat.

“TBM tersebut ditempatkan pada lokasi strategis seperti terminal agar seluruh lapisan masyarakat terutama nelayan dan petani yang selama ini kurang berminat membaca, dapat menjangkau tempat bacaan itu,” ujarnya.

Jamil menambahkan, khusus untuk wilayah pesisir, pihaknya memprogramkan “kapal pintar” untuk memenuhi kebutuhan membaca msyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan di gugusan Pulau Balak Balakang yang terletak di perairan Selat Makassar.

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sultra terus berupaya membenahi pembangunan infrastruktur pendidikan dengan memanfaatkan anggaran APBN 2009 sekitar Rp 230 miliar dan APBD 2009 sekitar Rp 22 miliar.
sumber: http://pendidikanlayanankhusus.wordpress.com/category/pendidikan-anak-suku-pedalaman/

Kala Suara Anak Jalanan Teredam ‘Live Music’

JAKARTA, RABU - Bagi kalangan kelas menengah ke atas, menikmati hiburan live music menjelang pergantian tahun merupakan hiburan yang menyenangkan. Namun bagi anak-anak jalanan yang biasa berprofesi sebagai pengamen, hingar bingar live music justru mengurangi pendapatan mereka hari ini.

Ketika ditemui di kawasan Tebet Utara Dalam, enam orang anak jalanan yang biasa beroperasi di sejumlah kafe yang memang berjejer di ruas jalan Tebet Utara Dalam sedang bercengkerama di trotoar di pertigaan ujung jalan ini. Hingar bingar live music dari Comic Cafe, Burger and Grill dan sejumlah kafe lainnya memaksa mereka harus diam.

“Nggak boleh ngamen. Dimarahin ama penjaganya,” ujar Harupin (9).

Teman-temannya, Doni (6), Iwan (10) dan Riswan (11) sibuk mencoba terompet tahun baru yang baru saja mereka peroleh dari penjual terompet di tempat itu dengan cuma-cuma.

Sementara itu, teman lainnya Oki (11) dan Doni (10) menyusul kemudian. Doni yang berumur 10 tahun mengaku sering mengamen di daerah ini dengan intensitas tak tentu. Sekali-kali bisa saja pindah ke daerah lain atau justru di kereta rel listrik (KRL) ekonomi. Seharinya, sekitar Rp 10.000-20.000 bisa mereka kantongi. Jika ngamen bertiga, tentu saja uangnya harus dibagi tiga.

Menjelang 2009, tak ada satupun dari mereka yang mengungkapkan harapan khusus yang mereka inginkan. Bahkan, Doni yang ayah ibunya tidak akur hingga pisah rumah hanya terdiam ketika ditanya mengenai rencananya di tahun depan.

“Apa ya? Nggak tau,” ujarnya lalu diam. Nggak ingin sekolah? “Oh iya, mau,” tandas Doni meralat jawabannya.

“Nggak mungkin,” seru Harupin yang memang agak usil.

Meski gelap malam menyamarkan senyum simpul Doni, senyumnya melanjutkan tekad yang baru saja diucapkannya. Asal saja, kesempatan pun segera diberikan kepada anak-anak tidak mampu seiring dengan peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 persen oleh pemerintah.

sumber: http://pendidikanlayanankhusus.wordpress.com/category/pendidikan-anak-jalanan/

Pendidikan Siaga Tsunami untuk Warga Pesisir

Perlunya memahami bencana tsunami khususnya di daerah pesisir barat Sumatera membuat lembaga swadaya Komunitas Siaga Tsunami memfokuskan ke tujuh daerah pesisir barat Sumatera Barat.

Direktur Eksekutrif Kogami, Patra Rina Dewi, Senin (13/10) dalam acara peluncuran program kerja Kogami di Hotel Bumiminang, Padang mengatakan Kogami masih memfokuskan program kerjanya untuk pendidikan kesiagaan tsunami di sekolah-sekolah dan masyarakat terutama di tujuh daerah pesisir Sumatera Barat yang rawan tsunami seperti Pariaman, Padangpariaman, Agam, Pesisir Selatan, Padang, Pasaman Barat dan Kepualauan Mentawai.”Kami menargetkan hingga 2010 sekitar 30 persen sekolah di Sumatera Barat menjadi sekolah model untuk siaga bencana, saat ini sedang berjalan program sekolah bencana di 12 sekolah di Kota Padang mulai dari sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas, program ini disingkronkan dengan kurikulum yang ada dan masuk ke dalam muatan lokal,” kata Patra Rina Dewi,

Selain itu Kogami juga akan membuat pelatihan bagi pegawai pemerintah dan pembuatan posko siaga di tujuh daerah rawan serta melakukan rangkaian sosialisasi kesiagaan bencana kepada masyarakat dan membuat peta resiko bencana wilayah.

Untuk merealisasikan program kerjanya, Kogami menganggarkan biaya Rp900 juta setiap tahun yang di antaranya bersumber dari APBD Sumatera Barat Rp300 juta per tahun dan APBD Padang Rp100 juta per tahun.

Selain bermitra dengan pemerintah, Kogami juga menjalin kerjasama dengan Unesco dan sejumlah LSM seperti Surf Aid untuk Kepualauan Mentawai.

Sumber: Tempo Interaktif, 13 Okt 2008

Anak Pengungsi Atambua Butuh Pendidikan Layanan Khusus

Tatapan anak-anak itu begitu penuh harapan ketika kami datang" BEGITULAH petikan yang diutarakan oleh salah satu staf dari lima staf dari Direktorat Pembinaan SLB yang datang khusus melihat secara dekat kondisi anak-anak pengungsi di Atambua, Nusa Tenggara Timur, perbatasan dengan Timor Leste, awal Maret lalu.

Setelah Timor Timur (Timtim) berdaulat menjadi Timor Leste beberapa tahun lalu kemudian disusul dengan kondisi politik dan keamanan Timor Leste bulan Februari 2008 yang tidak kondusif, mengakibatkan banyak pengungsi yang 'lari' ke wilayah RI, Atambua.

Para pengungsi itu ditempatkan dibeberapa wilayah di NTT. Biasanya tempat tinggal mereka dekat dengan markas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Hal ini agar para pengungsi dapat dipantau lebih dekat oleh pihak keamanan.

Untuk perjalanan darat dari ibukota NTT yaitu Kupang menuju Atambua akan menempuh waktu enam hingga tujuh jam. Melewati empat kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Bone.

Sementara perjalanan lewat udara, kurang dari setengah jam. Namun jadwal perjalanan melalui udara terbatas. Pesawat kecil yang dapat mengangkut puluhan orang itu hanya ada dua minggu sekali.

Ribuan Anak Pengungsi

Ada tiga titik wilayah konsentrasi di Kabupaten Belu yang menjadi target pelayanan pendidikan di wilayah Kecamatan Kota Atambua ini yaitu Fatubanao, Tenuki'ik, dan Manumutin.

Anak-anak korban konflik dan anak pengungsi di wilayah ini mencapai ratusan. Bahkan kabarnya bisa lebih dari 1.000 anak.

Anak-anak ini merupakan anak berusia sekolah 7-18 tahun. Mereka terdiri dari anak-anak yatim-piatu, anak-anak yang terpisah karena orang tuanya masih berada di Timor Leste, dan anak pengungsi dari orang tua yang ekonomi tidak mampu.

Bantuan Alat

Pada dasarnya mereka sudah mengenal baca, tulis dan hitung. Sehingga tidak ada kesulitan dalam pengembangan pendidikan selanjutnya.

Sehingga pihak pengelola layanan pendidikan di ketiga kelurahan ini menginginkan pendidikan yang layak bagi anak-anak pribumi yang kurang mampu dan anak-anak pengungsi ini. Karena saat ini sarana dan fasilitas masih terbatas. Selain buku-buku pelajaran, diperlukan sarana keterampilan seperti alat bengkel otomotif, alat tenun, alat jahit, dan alat boga.

"Kami mohon bantuan untuk penye-diaan fasilitas proses belajar mengajar dan sarana keterampilan lainnnya. Pasalnya saat ini sarana belajar dan keterampilan belum memadai. Saat ini anak-anak belajar di ruang kelurahan," kata Mikhael Mali sekalu Kepala Kelurahan Fatubanao.

Anak-anak yang ditampung dalam proses belajar mengajar di Fatubanao ada sebanyak 60 anak. Mereka berusia antara 12-19 tahun ini merupakan campuran dari anak-anak pribumi Atambua dan anak-anak eksodus dari Timor Leste.

Sementara di Kelurahan Tenuki'ik ada sebanyak 20 anak yang berusia 13-17 tahun. Sebanyak 16 anak diantaranya merupakan anak pengungsi.

Sedangkan di Kelurahan Manumutin ada sebanyak 35 anak. Seluruhnya anak pengungsi. Sebanyak 33 orang merupakan usia sekolah yaitu 16-18 tahun. Dua orang lainnya berusia 19 tahun dan 30 tahun.

Layanan Tutor

Selama ini, anak-anak itu diberikan pembekalan pendidikan dan keterampilan oleh lima tutor yang dibina oleh Yayasan Purnama Kasih. Agar para tutor ini merasa nyaman dalam membina anak-anak pengungsi itu, mereka diberikan honor Rp 600.000 dan sejumlah asuransi yaitu jaminan kecelakaan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian senilai Rp 2juta per bulan.

"Ini belumlah sebanding dengan pengabdian mereka dalam membina anak-anak ini," ujar Ahryanto, Direktur Yayasan Purnama Kasih.

Saat ini mereka belajar dua hari dalam seminggu. Satu hari mereka belajar formal dan hari lainnya belajar keterampilan selama 2-3 jam. Anak-anak yang ditampung dalam pelayanan pendidikan ini nantinya akan bergabung dalam Sekolah PLK di Atambua.

"Mereka akan memperoleh 20 persen muatan pendidikan formal dan 80 persen keterampilan dengan kearifan lokal," kata Ahryanto.

Anak Pengungsi Itu Jadi Penambang Batu

Ketiga kelurahan di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, yaitu Fatubanao, Tenuki'ik, dan Manumutin merupakan daerah rawan kriminal seperti pemalakan, penodongan, perampokan, perkelahian dan pembunuhan. Banyak juga yang suka mengemis.

"Pada dasarnya para pengungsi ini memiliki karakter yang mudah curiga dengan orang, terutama orang asing," ujar Ahryanto, Direktur Yayasan Purnama Kasih yang menjadi pemandu perjalanan ke Atambua. Namun hal tersebut dapat diminimalisir karena sebagian besar wilayah ini dikuasai oleh TNI-AD.

Anak-anak yatim-piatu dan mereka yang terpisah dengan orang tuanya, biasanya ditampung oleh para sanak keluarga yang berada di Atambua. Namun keluarga yang menampung anak-anak ini juga tidak sanggup untuk membiayai sekolah mereka.

Bagi anak-anak pribumi (Atambua) dari keluarga yang kurang mampu mereka mesti bertahan hidup bersama orang tuanya dengan berkebun atau berdagang, bahkan tak sedikit yang menjadi tukang ojek.

Sementara anak-anak pengungsi dan korban konflik tidak banyak yang bisa mereka lakukan, sehingga hal ini yang menyebabkan kerawanan di daerah tersebut. Namun anak-anak yang mandiri, mereka akan ikut serta menjadi 'penambang' batu kali. Jumlah penambang batu ini mencapai ratusan anak usia sekolah.

Anak-anak tersebut menjadi penambang untuk menyambung hidupnya, karena kabarnya tidak banyak keluarga setempat yang mau memelihara mereka karena berbagai macam alasan.

Batu kali itu dikumpulkan dari sepanjang Sungai Talao, yaitu sungai besar yang melintasi Kota Atambua di wilayah Fatubanao. Setiap rit atau sekitar tiga kubik batu yang telah dipecahkan atau batu-batu kecil dihargai Rp 200.000. Lalu batu-batu itu dijual kepada agen digunakan sebagai pembangunan jalan, atau pengecoran bangunan

sumber: http://mandikdasmen.aptisi3.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=34

Anak Nelayan Terima Layanan Khusus

Anak-anak yang tinggal di perkampungan nelayan Muaraangke, Penjaringan, Jakarta Utara, membutuhkan perlakukan khusus. Pasalnya, anak-anak tersebut tinggal bersama orangtua yang tergolong miskin dan tidak bisa memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya. Mereka juga tergolong sulit untuk bersekolah.

Atas pertimbangan itu, Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Lentera Bangsa menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak nelayan di Blok Empang, Kampungbaru, Muaraangke. Sebanyak 180 anak usia TK hingga SMA bersekolah di sekolah khusus tersebut. Mereka tanpa berseragam sekolah bisa menikmati pendidikan layaknya di sekolah formal.

Khaerul (10), salah satunya. Siswa kelas 4 SD ini sangat senang bisa bersekolah di PLK Lentera Bangsa. Alasannya, dia bisa belajar menggunakan komputer. ”Baru bisa pakai komputer sedikit,” ucapnya saat ditemui Warta Kota di Muaraangke, Rabu (8/4).

Selain itu, Khaerul bisa menambah pengetahuan pendidikan formal, seperti matematika, bahasa Indonesia, dan IPA di sekolah tersebut. Darsidah (48), orangtua Khaerul, ingin agar anaknya bisa terus bersekolah, selama sekolah itu tidak memungut biaya. ”Kalau harus pakai biaya, duit darimana,” ucapnya.

Dikatakan Darsidah, penghasilan suaminya sebagai kuli dorong gerobak ikan tidak memadai untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. ”Kalau ada pekerjaan, paling sehari dapat Rp 50.000,” katanya.

Bangunan sekolah di PLK Lentera Bangsa tidak seperti sekolah umumnya. Sekolah yang berdiri dua tahun terakhir itu dibangun di atas empang. Jika hujan, jalanan di sekitar sekolah becek. Akibatnya, sandal atau sepatu anak-anak pun tebal dengan tanah cokelat. Ibu-ibu yang mengantar sekolah anaknya biasanya tanpa alas kaki atau memakai sepatu boot.

”Yang penting anak bica cari ilmu,” ujar Rohani (30) yang dua anaknya duduk di bangku TK PLK Lentera Bangsa.

Bangunan sekolah dibuat dari bilah-bilah bambu, jendela dari kawat, lantai dari kayu, dan atap dari asbes. Bangunan sekolah yang luasnya sekitar 36 meter persegi itu terbagi dua ruang. Setiap ruang memiliki dua papan tulis. Guru yang siap sedia mengajar ada 6 orang, termasuk 3 mahasiswa yang mendapat beasiswa dari Lentera Bangsa.

Selain memberikan pendidikan formal, Lentera Bangsa juga memberikan pendidikan keterampilan, seperti perbengkelan dan cuci motor atau mobil. ”Kami juga akan memberikan keterampilan tata boga dan tata busana, tapi peralatannya belum ada dan sedang diusahakan,” ucap Saefudin Zuhri, Ketua PLT Lentera Bangsa.

Dia mengatakan, untuk membawa anak-anak mau bersekolah, bukan perkara mudah, walaupun sekolah gratis. Zuhri dan teman-temannya harus terus membujuk agar para orangtua menyekolahkan anak-anaknya.

Biaya operasional itu diperoleh Saefudin dari para donatur dan blockgrand dari pemerintah Rp 50 juta per tahun.

Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Depdiknas, Ekodjatmiko Sukarso, mengatakan, anak-anak di bawah usia 18 tahun yang belum sekolah atau putus sekolah dapat belajar melalui PLK.

sumber : http://www.wartakota.co.id/read/sudutkota/2664

Seminar Deteksi dan Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa

(Medicastore) Sabtu, 3 Maret 2007 lalu bertempat di Auditorium Indosat, Jakarta, diselenggarakan Seminar Deteksi dan Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa (gifted & talented children). Selain seminar, diadakan juga peresmian Forum Komunikasi Gifted & Talented Children Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) dan peluncuran buku tentang anak berbakat dengan disinkronitas perkembangan “Anakku Terlambat Bicara, Memahami dan Mengasuhnya” oleh DR. Julia Maria Van Tiel.

Pembicara dalam seminar ini, antara lain:

1. Adi D Adinugroho, MA, Ph.D candidate, Special Education Specialist, Purdue University, USA.
   
2. Dr. Soejatmiko, Sp.A, M.Si, Kepala Divisi Tumbuh Kembang Anak RSCM/FKUI & Ikatan Dokter Anak Indonesia.
   
3. Dr. Indah S Widyahening Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
   
4. DR. Julia Maria Van Tiel, Pembina kelompok diskusi orangtua anak berbakat, anakberbakat@yahoogroups.com.

Dan sebagai moderator yaitu dr. Bayu Prawira-Hie.

ki-ka: dr. Soejatmiko; dr. Bayu; Dr. Rachmat; Adi Nugroho, MA.

Seminar yang dihadiri lebih dari 150 peserta yang terdiri dari orang tua, guru, dokter, dan pemerhati masalah anak gifted-talented ini mengundang Direktur PSLB Mandikdasmen Depdiknas RI yang diwakili oleh Drs. Sutji Harijanto, MM, MPd yaitu Kasubdit Pelaksana Kurikulum Direktorat Pembangunan Sekolah Luar Biasa Mandikdasmen RI.

Drs. Sutji mengatakan bahwa warga negara yang memiliki kemampuan berkecerdasan istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran yang berbeda dari pendidikan normal.

Hal ini telah dituangkan dalam Sisdiknas No. 2 tahun 1999 yang diimplementasikan berupa program akselerasi percepatan belajar untuk yang berkemampuan kecerdassan istimewa . Bahkan saat ini sudah terdaftar 54 sekolah yang memiliki program akselerasi.

Menurut Dr. Adi D Adinugroho, definisi gifted talented (GT) bisa berupa anak cerdas berbakat atau anak luar biasa yang disebabkan unsur genetik, dan adanya ketidakseimbangan pertumbuhan meskipun memiliki IQ tinggi.

Namun, saat ini terjadi perubahan paradigma dari profil GT yang sudah tertanam di masyarakat. Hal ini dikarenakan tingginya angka drop out anak GT di sekolah, banyaknya problema baik akademik, sosial, emosi maupun perilaku pada anak-anak GT.

Selain itu, anak GT juga telat bicara, tidak harus bisa membaca, cenderung emosional meskipun memiliki daya analisis yang kuat. Karena tidak dimengerti oleh sekolah, anak-anak GT dimasukkan ke kelas emotional behavior.

Dunia pengetahuan baru mengetahui 5% tentang dunia GT. Di Amerika, tidak dilakukan tes untuk mendeteksi bakat pada anak di bawah umur 6 tahun karena mungkin bisa terjadi dual condition misalnya gifted dan ADHD (attention deficit- hyperactivity disorder) sekaligus.

“Di Indonesia, seorang dokter cepat sekali memvonis anak menderita autisme hanya dalam waktu beberapa menit, maksimal 45 menit,” ungkap Dr. Adi. Padahal untuk bisa menentukan seorang anak autis atau tidak membutuhkan tes selama 2 minggu.

Pendeteksian GT di Amerika, meliputi pemantauan tumbuh kembang, formal referral, assessment, pelayanan berfokus preventif, pelayanan pendidikan khusus, dilakukan sealami mungkin sesuai dengan tempat anak hidup kemudian transisi ke dunia sekolah.

Sistem pendidikan yang tersedia untuk anak GT di Amerika berupa sekolah khusus, percepatan kurikulum, dan percepatan kelas. Untuk model pelayanan yang disediakan berupa kelas khusus, kelas inklusi penuh dan kelas inklusi tidak penuh.

Keberbakatan pada anak perlu dideteksi dan diintervensi secara dini menurut Dr. Soejatmiko, Sp.A(K), M.Si. Hal ini dikarenakan kualitas generasi penerus tergantung kualitas tumbuh kembang anak terutama batita (bayi 0-3tahun). Bila deteksi terlambat, maka penanganan terlambat dan penyimpangan sukar diperbaiki.

Dokter spesialis tumbuh kembang berperan dalam deteksi penyimpangan pertumbuhan, perkembangan dan perilaku anak. Namun, dari 2000 dokter spesialis anak di Indonesia, spesialis tumbuh kembang anak hanya 30 orang.

Meskipun demikian, tugas dokter spesialis tumbuh kembang dalam mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dilakukan oleh bidan, perawat, dokter spesialis anak maupun dokter umum di puskesmas.

“Stimulasi pada anak itu penting agar tumbuh kembangnya optimal,” ujar Dr. Soejatmiko. Caranya mudah misalnya sambil menyusui, anak diajak bicara, ditatap matanya, disentuh dan diayun, sehingga sinaps menjadi semakin kuat yang kemudian merangsang kecerdasan lebih luas dan tinggi. Cara lain yaitu dengan mendongeng sebelum anak tidur agar imajinasi anak berkembang.

Ada 4 cara skrining deteksi dini penyimpangan perkembangan, yaitu:

1. Tanya perkembangan anak dengan KPSP (kuesioner pra skrining perkembangan) mulai umur 3 bulan.
   
2. Tanya pendengaran anak dengan TDD (tes daya ingat) mulai umur 3 bulan.
   
3. Tes penglihatan anak dengan TDL (tes daya lihat).
   
4. Tanya gangguan perilaku dengan KMME (kuesioner masalah mental emosional), CHAT (checklist autisme in Toddler) dan Conners untuk gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.

Peran lain yang diemban oleh dokter spesialis anak tumbuh kembang adalah menjadi konsultan/trainer skrining untuk perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis anak lain. Kemudian dokter tumbuh kembang melakukan skrining lanjutan seperti ASQ (age & stages questionare), Denver II, BINS, Bayley III scale for infant and Todler.

“Sukar mengukur keberbakatan pada anak dengan keterlambatan perkembangan, “ ungkap Dr. Soejatmiko. Umumnya keterlambatan perkembangan dan gangguan perilaku yang terdiagnosis. Diperlukan kesepakatan assessmen multiprofesi dalam mendeteksi keberbakatan dengan disinkroni.

Pola pengasuhan orangtua/keluarga terhadap keberbakatan dengan disinkroni memerlukan pelatihan khusus. Demikian juga dengan metode pendidikan yang khusus lengkap dengan pendidik yang telah mendapatkan pendidikan khusus. Dr. Soejatmiko mengusulkan agar dibuat kelas tanpa label tertentu di SLB.

ki-ka: Dr. Indah S; dr. Bayu; Adi Nugroho, MA; DR. Julia Maria.

DR. Julia Maria Van Tiel menceritakan pengalamannya mengasuh dan pendidikan anak berkhususan dengan disinkronitas perkembangan di Belanda. Belanda adalah salah satu negara di Eropa yang mempioniri pendekatan pendidikan anak-anak gifted yang mempunyai masalah dalam perkembangan, perilaku, sosial emosional, prestasi rendah serta masalah yang berkaitan dengan gangguan belajar.

“Sangat sulit untuk membedakan gifted yang plus dengan yang mengalami maturity delayed seperti keterlambatan bicara ,” ungkap DR Julia. Hal yang khas adalah terjadinya lompatan perkembangan seperti motoriknya sangat cepat. Anak tidak melalui fase merangkak tapi langsung bisa lari. Di Belanda disebut lompatan perkembangan yang mengalami disinkronitas dan overexitibility.

Sensorynya juga terlalu kuat atau sensitif, misalnya label baju harus dipotong karena mengganggu. Semakin tinggi intelegensinya, risiko anak bermasalah juga semakin tinggi, tambah DR. Julia.

Dalam menanganinya tidak bisa hanya satu profesi misal dokter, psikolog, psikiater, atau pedagog saja melainkan harus multiprofesi dengan melibatkan orang tua. Dibutuhkan pilar penunjang yaitu dokter tumbuh kembang dan dokter sekolah.

Dokter sekolah bukan dokter yang berpraktek di sekolah tetapi dokter yang membawahi beberapa sekolah dan bertanggung jawab terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak sekolah mulai taman kanak-kanak hingga sekolah lanjutan.

Di Belanda ada lembaga bantuan pedagogi psikologi (psychoeducational assessment center) yang berfungsi menilai karakteristik anak dalam menerima pembelajaran karena ada cara mengajar khusus untuk anak yang bersifat visual spatial learner. Psychoeducational assessment center juga memberikan bimbingan kepada guru kelas, orang tua dan murid.

Lembaga ini merupakan lembaga yang sangat penting dalam sistem pelayanan pendidikan yang akan senantiasa membimbing orang tua dalam rangka pengasuhan di rumah, membimbing guru kelas dalam rangka strategi pendidikannya di dalam kelas. ”Oleh karena itu, masyarakat di Indonesia perlu menuntut pemerintah agar lembaga tersebut ada di Indonesia,” kata DR. Julia.

“Berbagai masalah perilaku pada anak seringkali teridentifikasi setelah anak tersebut mulai mengikuti kegiatan di sekolah,” ungkap Dr. Indah S Widyahening. Sekitar 20% anak usia sekolah mengalami gangguan perilaku dan setengahnya berupa gangguan dalam pemusatan perhatian atau hiperaktivitas.

Untuk dapat mencapai kemampuan akademik yang baik di sekolah seorang anak perlu memiliki kesiapan bersekolah yang meliputi beberapa aspek yaitu kesehatan dan kesejahteraan fisik, kompetensi sosial, kematangan emosi, perkembangan bahasa dan kognitif, serta kemampuan berkomunikasi dan pengetahuan umum.

Seorang dokter sebagai penyedia layanan kesehatan bersama-sama dengan berbagai pihak terkait lainnya memegang peranan penting dalam membantu seorang anak mencapai kesiapan bersekolah.

Semakin meningkatnya jumlah anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan dan perilaku yang dapat menghambat pembelajaran di sekolah memerlukan adanya tenaga dokter yang khusus menangani hal tersebut yaitu dokter sekolah.

Untuk deteksi dan pendidikan anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa (gifted & talented children) di Indonesia dibutuhkan kerjasama multidisiplin dan juga dari pemerintah termasuk Departemen Pendidikan dan Departemen Kesehatan.

Seminar ini menekankan pentingnya anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa dapat dideteksi lebih dini sehingga dapat cepat ditangani. Hal yang krusial lainnya adalah seringnya anak-anak tersebut ditolak di sekolah “normal”. Padahal sudah merupakan hak setiap warga negara untuk dapat mengenyam pendidikan di negara tercinta ini.

Semoga ada harapan bagi anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa untuk mendapat tempat di sistem pendidikan di Indonesia.

sumber: http://www.wikimu.com/News/Print.aspx?id=1821

PK/PLK Persiapkan SLB Masa Depan Unggul dan Profesional

Kegiatan peningkatan mutu PK/PLK (Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus) di lingkungan Subdis PLB untuk tahun 2008 ini dilaksanakan dalam bentuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB).
Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana SLB akan dilaksanakan di 26 Kab/kota. Artinya di tiap kab/kota ada SLB yang mendapatkan dana peningkatan sarana dan prasarana, kata Pejabat Pemuat Komitmen, Drs HMA Welid MMPd kepada Pelita baru-baru ini.
Sedangkan USB, menurut Welid, direncanakan dibangun di Kab Banjar, mengingat pemda setempat sudah menyatakan kesanggupan untuk menyediakan tanah. Sekarang ini, lanjut Welid, sebutan kegiatannya bukan lagi perluasan dan peningkatan mutu PLB tetapi kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu PK/PLK.
Substansinya tidak berbeda, tetapi sasarannya yang sedikit berbeda. Kalau sebelumnya sasaran layanan pendidikan lebih diarahkan pada anak-anak yang memiliki cacat fisik dan mental seperti tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan tuna daksa. Sedangkan sekarang ini lebih diarahkan pada seluruh anak yang berkebutuhan khusus misalnya anak yang terkena bencana alam yang perlu layanan pendidikan, anak-anak pengungsi, dan anak-anak yang mengalami kelambatan belajar. Namun kami mengakui kegiatan ini belum dapat menyentuh semua stakeholder, paparnya.
Untuk itu dilakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki kaitan layanan pendidikan khusus. Dengan Depsos juga dilakukan koordinasi meski belum sampai pada tahap adanya MOU dan legal aspek tertulis. Koordinasi itu baru sebatas kontak-kontak tidak resmi, kata Welid yang juga sebagai Ketua DKM Masjid Baitussolihin, Disdik Jabar.
Ketika ditanyakan sasaran jumlah anak berkebutuhan khusus yang akan terlayani pendidikannya pada tahun 2008 ini, Welid mengatakan tidak ada penetapan jumlah sasaran karena untuk penjaringannya perlu dana dan tenaga yang tidak kecil. Masalahnya, untuk penjaringan anak berkebutuhan khusus diperlukan tenaga dari mulai tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai ke desa-desa. Padahal jumlah desa di Jawa Barat mencapai 500.000 lebih. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah dana untuk penjaringan itu, sementara dana yang kita miliki masih terbatas, katanya.
Dilakukan penjaringan
Kepala Subdin Pendidikan Luar Biasa (PLB) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Drs H Nondi Hidayat MPd MM, kepada Pelita Selasa (10/6) mengatakan, penjaringan yang dilakukan sampai sekarang masih dilakukan oleh guru-guru SLB setempat.
Guru-guru ini sangat besar dedikasinya. Dengan kemampuan dan keterbatasan dana pribadi, mereka melakukan penjaringan. Masa-lahnya, para guru-guru ini juga khawatir kalau SLB di tempatnya mengajar tidak ada siswa.
Dijelaskan juga, penjaringan memang perlu dilakukan terutama di desa-desa. Sedangkan di perkotaan sebagian besar orang tua sudah memiliki kesadaran dan tidak malu lagi untuk menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus untuk disekolahkan di SLB.
Ketika ditanyakan soal jumlah guru SLB di Jawa Barat, dikatakannya, rasio perbandingan siswa guru masih 5:1, dan kondisi ini masih jauh dari kebutuhan.
Kekurangan yang ada sekarang masih sekitar 900-an guru SLB terutama guru-guru yang berstatus PNS. Karenanya tahun ini Pemprov Jabar sudah mengangkat Guru Bantu Sekolah (GBS) menjadi CPNS, meskipun kebutuhan guru masih juga belum memadai. Kita juga terus mengajukan soal kebutuhan ini ke pemerintah pusat.
Soal kualifikasi guru SLB juga disinggung oleh Welid, dikatakan umumnya guru-guru SLB sekitar 98 persen masih terdiri dari lulusan PLB. Baru tujuh orang lulusan non PLB yang sekarang mengajar di SLB yairu jurusan bahasa dan sastra Indonesia, PPKN, dan guru bidang studi lainnya.
Padahal untuk SLB diperlukan juga guru bahasa Inggris, matematika dan guru olah raga. Untuk itu di tahun-tahun mendatang upaya menempatkan guru non lulusan PLB untuk mengajar di SLB akan terus dilakukan agar pendidikan di SLB lebih profesional.
Saat ini upaya ke arah itu sudah dimulai. Tapi yang sekarang dilakukan masih pada upaya memberikan pelatihan bagi guru-guru SLB untuk bisa mengajar bahasa inggris, matematika, dan olah raga yang dilakukan oleh Balai Pendidikan Guru SLB

sumber: http://www.hupelita.com/baca.php?id=50863

Pendidikan Layanan Khusus

Betapa gembiranya anak-anak nelayan yang kurang beruntung itu di Kampung Baru Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakart Utara memperoleh akses pendidikan lewat program Pendidikan Layanan Khusus (PLK). Data yang diperoleh dari ketua Yayasan Lentera Bangsa Syaifudin Zufri ada sebanyak 190 anak usia sekolah yang kebanyakan karena putus sekolah atau terhimpit ekonomi, bahkan ada pula yang tidak pernah sekolah. Dari 190 anak, katanya, 150 anak merupakan usia sekolah SD-SMP dan sisanya usia SMA. Jadi hanya 20 persen dari jumlah total anak-anak di Kampung Baru yang punya kesempatan sekolah. "Sekolah PLK ini gratis," kata Syaifuddin. Untuk menjawab permasalahan tersebut pemerintah punya tekad kuat untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun pada tahun 2008 ini. Karena hal ini merupakan sikap dan komitmen politik sekaligus kepedulian bangsa. "Anak-anak usia dibawah 18 tahun yang belum sekolah atau putus sekolah dapat belajar lewat jalur PLK. Karena telah dijamin oleh undang-undang,". kata Direktur Pembinaan SLB Ekodjatmiko Sukarso saat meresemikan PLK Anak Nelayan di Muara Angke Jakarta Utara.
UU Sisdiknas 20/2003 pada Pasal 32 Ayat 1 tentang pendidikan khusus (PK) seperti untuk orang cacat, kemudian anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Pasal 32 Ayat 2 tentang PLK seperti anak-anak yang memerlukan pendidikan yang aksesnya tidak terjangkau seperti anak-anak di daerah terbelakang / terpencil / pedalaman / pulau-pulau, anak TKIM SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) anak suku minoritas terpencil, pekerja anak, pelacur anak/traficfficking, lapas anak, anak jalanan, anak pemulung, anak pengungsi (gempa konflik), anak dari keluarga miskin absolut. "Kami sadar bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memikirkan makan apa untuk sekarang dan besok, sulitnya bukan main. Sehingga dengan adanya Pasal 32 UU Sisdiknas, maka anak-anak tersebut harus sekolah," katanya.

Diakuinya, bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi semua itu tanpa adanya dukungan masyarakat, LSM, pemerintah daerah dan pihak swasta. "Semoga peran LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan mendirikan Sekolah PLK Lentera Bangsa dapat merealisasikan niat baik pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak dan kelak dapat mendirikan mereka." katanya. Program Sekolah PLK nantinya menitikberatkan pada "kearifan lokal", yaitu membina dan mendidikan anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan konsentrasi 80 persen kecakapan hidup. Hal ini dimaksudkan agar keluar atau lulus dari Sekolah PLK mereka dapat hidup mandiri. Kearifan lokal itu menjadi kekayaan setiap daerah yang harus dikembangkan.

sumber: http://pelangi.dit-plp.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=602&Itemid=206

Masyarakat Harus Dukung Pendidikan Layanan Khusus

KUPANG,SABTU-Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) harus mendukung pendidikan layanan khusus. Program ini diprioritaskan untuk anak usia sekolah di lokasi bencana, pulau atau desa terisolir, anak-anak dari keluarga sangat miskin, terbelakang, dan tidak punya orangtua.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Tobias Uly di Kupang, Sabtu (11/10) mengatakan, pendidikan layanan khusus diprioritaskan bagi anak-anak termarjinal. Mereka yang selama ini tidak mendapat pelayanan pendidikan sama sekali karena berbagai persoalani. "NTT anak-anak kelompok marjinal ini cukup banyak, selain karena kemiskinan juga kondisi wilayah kepulauan yang sangat sulit dijangkaui. Saat ini sedang dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka proaktif memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti program ini,"katanya.

Peluncuran program ini untuk membantu kelompok masyarakat usia sekolah dasar yang selama ini tidak pernah tersentuh pendidikan. Diharapkan program ini dapat mengatasi kasus buta aksara di NTT yang sampai saat ini mencapai 300.000 lebih. Pendidikan bagi anak anak yang tergolong marjinal tidak dipungut biaya seperti sekolah formal. Guru-guru yang mengajar, adalah guru negeri.

Proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi dan tempat tinggal para calon siswa. Pendidikan ini juga mengeluarkan ijazah yang sama seperti sekolah formal. Tetapi jenjang pendidikan layanan khusus hanya berlaku bagi tingkat sekolah dasar, dan masuk SMP mereka sudah bisa bergabung di sekolah formal. Diutamakan dalam pendidikan ini adalah keterampilan siswa untuk bisa menulis, membaca dan menghitung. Dengan modal ini mereka bisa lanjut ke SMP, dan tidak masuk kategori buta aksara lagi.

sumber: http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/11/18122444/masyarakat.harus.dukung.pendidikan.layanan.khusus

Pendidikan Layanan Khusus untuk Daerah-daerah Bencana

Jakarta, Kompas - Model pendidikan di daerah pascabencana gempa bumi dan tsunami Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut) hendaknya disertai kebijaksanaan dan perlakuan khusus, mengingat situasinya sangat tidak normal dibandingkan daerah-daerah lainnya. Perlakuan serupa juga harus diberikan kepada daerah-daerah yang sebelumnya dilanda gempa bumi, seperti Alor di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nabire di Papua.

Pendidikan layanan khusus bisa diwujudkan antara lain dengan membangun sekolah berasrama atau pesantren. Terhadap siswa dan mahasiswa yang kehilangan dokumen dalam melanjutkan pendidikan, seperti ijazah dan rapor, harus diberikan kemudahan administratif.

Demikian kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Nasional di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis (13/1). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi tersebut secara khusus membahas langkah-langkah penanganan pascabencana alam di NAD dan Sumut, serta Papua dan NTT.

Pada kesempatan itu, Mendiknas Bambang Sudibyo antara lain didampingi Sekjen Depdiknas Baedhowi, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi, dan Dirjen Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Wakil Ketua Komisi X DPR Anwar Arifin menegaskan, pendidikan layanan khusus di daerah bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 32 Ayat (2) berbunyi: pendidikan layanan khusus diberikan kepada peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Berkaitan dengan itu, Mendiknas telah menyiapkan langkah-langkah penanganan jangka pendek (1-6 bulan) dan jangka panjang (4-5 tahun). Penanganan jangka pendek bertujuan memulihkan kembali kelangsungan proses pembelajaran dalam situasi darurat. Tahapan ini mencakup pendidikan formal (persekolahan) dan non formal (luar sekolah).

Pada jalur formal, Depdiknas sedang membangun sekolah tenda dengan kapasitas 40 orang per kelas. Setiap kelas ditangani tiga orang guru. Sekolah darurat didirikan di sekitar lokasi pengungsian sehingga kegiatan belajar-mengajar sudah bisa dimulai paling lambat 26 Januari 2005.

Guru bantu

Khusus untuk wilayah NAD, Depdiknas juga segera mengisi kekurangan tenaga guru yang meninggal akibat bencana. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi mengatakan, pada tahap awal, guru bantu yang ditugaskan di NAD tidak lain adalah para guru bantu yang baru saja dikontrak untuk daerah itu.

"Kebetulan, pada akhir 2004, di NAD telah dikontrak sekitar 3.000 guru bantu. Untuk sementara mereka itulah yang diterjunkan mengisi kekurangan guru di daerahnya," ujar Indra.

Ia menambahkan, jumlah yang dibutuhkan untuk bertugas di sekolah-sekolah darurat di sekitar kamp pengungsi sekitar 2.800 orang. Daripada gegabah mengontrak guru bantu baru, akan lebih efektif jika guru yang sudah telanjur dikontrak tadi difungsikan secara optimal.

Lagi pula, secara sosio-kultural, para guru bantu tersebut sudah paham situasi masyarakat Aceh. Peran ganda mereka sangat dibutuhkan untuk membangkitkan semangat hidup para murid dan guru agar bisa melupakan trauma bencana.

"Jika nanti ternyata masih dibutuhkan tambahan guru bantu, tentu ada perekrutan guru bantu sesuai jumlah yang dibutuhkan," ujar Indra.

Jumlah yang dibutuhkan disesuaikan dengan jumlah sekolah darurat maupun sekolah permanen yang didirikan pascabencana. Sekolah darurat maupun sekolah permanen yang dibangun itu mungkin hanya 70-80 persen jumlahnya dari sekolah yang rusak. Sebab, dua-tiga sekolah yang kekurangan murid dapat digabung jadi satu.

Pada jalur nonformal, Depdiknas dan para relawan dalam situasi darurat belakangan ini memberikan layanan pendidikan untuk membangkitkan semangat hidup para korban di kamp-kamp pengungsi. Layanan yang dimaksud berupa program pendidikan anak usia dini bagi usia 0-6 tahun, taman bacaan masyarakat bagi anak usia 7-18 tahun, serta kecakapan hidup bagi usia 18 tahun ke atas.

Kepada pers seusai rapat, Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan di daerah bencana akan tetap dilakukan. Karena situasinya tidak normal, waktu ujian akhir dan standar soalnya tentu dirancang khusus.

Meski begitu, Mendiknas mengisyaratkan akan tetap menerapkan standar angka kelulusan secara nasional. "Ibarat net untuk main voli, standar kelulusan itu harus tetap distandarkan. Kalau netnya kerendahan, semua orang nanti bisa men-smash," katanya.

Guna menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya gempa dan tsunami, Komisi X meminta Depdiknas memperkaya muatan kurikulum SD hingga perguruan tinggi mengenai langkah antisipasi.

Berkait dengan penggunaan anggaran untuk pemulihan kegiatan pendidikan, Komisi X menekankan prinsip kehati- hatian. Depdiknas diminta melaporkan secara rinci jumlah dan asal bantuan serta rencana alokasinya. Paling lambat Februari 2005, Depdiknas diminta mengajukan rencana menyeluruh dari rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah bencana.

sumber: http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0501/14/humaniora/1499439.htm