Harus diakui bahwa berolahraga sudah menjadi satu kebutuhan setiap orang tanpa terkecuali siapapun orangnya, mulai dari balita hingga lansia sekalipun, karena lewat kegiatan olahraga badan akan menjadi lebih sehat. Seperti ada pepatah yang sudah sangat dipercayai kebenarannya mengatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Olahraga adalah suatu gerak tubuh yang kontinyu sehingga akan menghasilkan energi yang sangat baik tentunya untuk tubuh. Dalam olahraga saat ini dapat dibagi tiga kategori yaitu olahraga masyarakat, olahraga fungsional dan olahraga prestasi.
Olahraga bagi para penyandang cacat khususnya bagi para pelajar penyandang cacat telah terwadahi sejak mulai diselenggarakannya kegiatan POPPCANAS ( Pekan Olahraga Pelajar Penyandang Cacat Nasional ) yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005 di kota Solo. Cabang olahraga yang diperlombakan pada saat itu adalah cabang bulutangkis, tenis meja, atletik, dan renang. Bagi atlet pelajar penyandang cacat ( tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa ) yang mengikuti kegiatan tersebut dibatasi umur sampai dengan usia 17 tahun. Adapun kegiatan POPPCANAS diselenggarakan setiap dua tahun sekali yang tempat penyelenggaranya berpindah-pindah. Pada POPPCANAS I ini sungguh membanggakan bagi kontingen Jawa Barat, karena telah berhasil menjadi Juara Umum pada event tersebut. Tentu dengan hal tersebut telah menjadi suatu kebanggaan pula baik untuk atlet pelajar penyandang cacat, pelatih, official ataupun bagi warga masyarakat Jawa Barat umumnya, karena telah membuktikan walaupun dengan segala keterbatasan, baik fisik maupun mental, para pelajar penyandang cacat Jawa Barat mampu berprestasi dan berbuat yang terbaik sehingga dapat dibanggakan untuk dipersembahkan bagi dirinya, keluargannya serta daerahnya.
Proses pembinaan serta pelatihan dalam persiapan untuk menjadi yang terbaik tentunya tidaklah mudah karena banyaknya rintangan serta hambatan mereka para atlet pelajar penyandang cacat harus meluangkan waktu, tenaga, materi serta tentu dengan dibarengi keinginan dan semangat juang yang tinggi, senantiasa terus berlatih. Sehingga dari perjuangannya tersebut akan berbuah suatu hasil yang maksimal yaitu sebuah prestasi.
Selain daripada itu semua event-event olahraga bagi pelajar penyandang cacat tentu harus selalu diadakan untuk senantiasa melatih mental-mental yang baik juga sebagai wadah evaluasi dari hasil pelatihan ataupun pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan.
Kedepan untuk lebih meningkatkan prestasi dan dapat mempertahankan prestasi atlet-atlet pelajar penyandang cacat tersebut harus terus ada pelatihan, pembinaan dan dukungan yang berkesinambungan mulai dari tingkat sekolah, gugus, kota/kab, organisasi keolahragaan penyandang cacat dan seluruh element masyarakat.
sumber: http://www.plbjabar.com/?inc=artikel&id=34
Tampilkan postingan dengan label 1.9.pendidikan khusus. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label 1.9.pendidikan khusus. Tampilkan semua postingan
Senin, 04 Mei 2009
BELAJAR HIDUP APA ADANYA ALA ANAK TUNAGRAHITA
Ketika pertama kali terjun mengajar di SLB saya sangat termangu dengan tingkah laku
Anak berkebutuhan khusus (ABK)yang diakibatkan oleh ketunagrahitaan yang khas dan tersendiri. Berdialog dengan anak tunagrahita, yang terucap dari
pembicaraan-pembicaraan anak tersebut adalah kata-kata polos apa adanya. Tanpa ada
hal yang ditutup tutupi. Mereka membicarakan tentang keluarga apa adanya,
membicarakan perilaku sehari-hari penuh dengan keterbukaan. Mengungkapkan sesuatu
dengan tanpa berbohong. Saya merenung mengapa Anak Tunagrahita bisa bertingkah laku demikian.
Bandingkan dengan tingkah laku kita. Mengapa kita akan hidup penuh dengan
intrik-intrik yang sulit untuk melihat kedalaman isi hati masing-masing. Seolah-olah
kita itu hidup dengan memakai topeng. Yang dimunculkan keluar adalah topengnya, bisa
topeng yang berparas baik, bisa topeng jelek, jahat, seolah-olah benar, jagoan,
terpuji, penghargaan, seolah-olah tulus, seolah-olah ahli, seolah-olah penolong,
wibawa dan seterusnya. Kita akan berusaha untuk memunculkan hal yang kita inginkan
dengan latar sebenarnya itu hanyalah topeng belaka. Orang normal akan selalu
berpikir bagaimana tingkah lakunya itu harus dimunculkan. Apakan tidak akan
menyinggung orang lain walaupun sebenarnya orang tersebut salah. Kita akan menutup
kesalahan orang lain karena kita ingin punya penghargaan dari orang yang ditutup
tersebut. Kita akan berusaha berbohong supaya kita dipercaya, walaupun sebenarnya
apa yang dilakukan kita itu salah. Itulah manusia normal yang selalu berlindung di
dalam topengnya.
Kembali kita lihat perilaku yang dimunculkan oleh Anak Tunagrahita. Mereka akan bicara terbatas
dan dia tidak bisa mengarang untuk kebohongannya. Ketika dia ingin makanan maka dia
akan bilang ingin makanan itu atau bahkan langsung saja merampas makanan yang ada di
temannya. Kalau pikir dia tidak bisa mengerjakan soal misalnya maka dia bilang tidak
bisa dan tidak mau menyontek karena dia benar-benar tidak mengerti yang dihadapinya.
Kalau ditanya latar keluarganya, maka akan keluar apa adanya tentang semua yang dia
ketahui tanpa ditutup-tutupi. Kalau dia tidak suka kepada sesorang maka dia akan
bilang tidak suka terhadap orang tersebut tanpa berpikir bahwa orang tersebut akan
tersakiti, yang terpenting dia pikir bahwa orang tersebut tidak sehati dengannya.
Pokoknya Anak Tunagrahita akan berpikir praktis apa adanya dan tidak ditutup-tutupi. Buat dia
berkata itu ya itu tujuannya, tanpa ada hal yang lain dalam kata-kata tersebut.
Kalau kita menelaah perilaku-perilaku tersebut tentunya kita akan dapat belajar
banyak dari Anak Tunagrahita. Bahwa kita bisa untuk jujur jangan banya bohong karena bohong
tersebut banyak merugikan orang lain. Kalau kita bisa jujur maka hidup yang dihadapi
ini tidak akan salah kaprah. Realita sekarang adalah hidup kita ini penuh dengan
rekayasa, penuh dengan sandiwara, dan salah kaprah. Artinya “ yang benar akan
menjadi salah dan yang salah akan menjadi benar”. Banyak contoh yang kehidupan yang
salah kaprah ini. Ketika kita ingin membuat SIM misalnya sebenarnya yang benar
adalah kita tidak usah untuk bayar tip, kita hanya perlu untuk lulus uji SIM-nya
saja kemudian bayar administrasi sesuai dengan aturan maka jadilah SIM. Tetapi
kenyataaannya lain ketika kita ingin jujur apa adanya membuat SIM tersebut dengan
procedural maka hambatan akan dihadapi tetapi kalau kita membuatnya dengan diluar
jalur (salah) tetapi dengan menyuap, walaupun kita tidak bisa menyetir mobil pasti
kita dapat SIM-nya. Apakah itu bukan namanya hidup salah kaprah, yang benar dianggap
salah karena banyak yang salahnya dan yang salah menjadi banar. Susah memang
memikirkan jalannya kehidupan orang-orang normal !?. Coba pelajari perilaku Anak Tunagrahita yang
cukup dengan hidup apa adanya.
Apakah kita harus hidup seperti Anak Tunagrahita, untuk mengembalikan kehidupan menjadi benar
kaprah. Terpenting adalah hidupkanlah hidup apa adanya, dan peganglah kehidupan yang
benar jangan yang salah menjadi benar. Susah memang tapi itulah kehidupan manusia
yang hidup dalam panggung sandiwara.
sumber: http://www.plbjabar.com/?inc=artikel&id=35
Anak berkebutuhan khusus (ABK)yang diakibatkan oleh ketunagrahitaan yang khas dan tersendiri. Berdialog dengan anak tunagrahita, yang terucap dari
pembicaraan-pembicaraan anak tersebut adalah kata-kata polos apa adanya. Tanpa ada
hal yang ditutup tutupi. Mereka membicarakan tentang keluarga apa adanya,
membicarakan perilaku sehari-hari penuh dengan keterbukaan. Mengungkapkan sesuatu
dengan tanpa berbohong. Saya merenung mengapa Anak Tunagrahita bisa bertingkah laku demikian.
Bandingkan dengan tingkah laku kita. Mengapa kita akan hidup penuh dengan
intrik-intrik yang sulit untuk melihat kedalaman isi hati masing-masing. Seolah-olah
kita itu hidup dengan memakai topeng. Yang dimunculkan keluar adalah topengnya, bisa
topeng yang berparas baik, bisa topeng jelek, jahat, seolah-olah benar, jagoan,
terpuji, penghargaan, seolah-olah tulus, seolah-olah ahli, seolah-olah penolong,
wibawa dan seterusnya. Kita akan berusaha untuk memunculkan hal yang kita inginkan
dengan latar sebenarnya itu hanyalah topeng belaka. Orang normal akan selalu
berpikir bagaimana tingkah lakunya itu harus dimunculkan. Apakan tidak akan
menyinggung orang lain walaupun sebenarnya orang tersebut salah. Kita akan menutup
kesalahan orang lain karena kita ingin punya penghargaan dari orang yang ditutup
tersebut. Kita akan berusaha berbohong supaya kita dipercaya, walaupun sebenarnya
apa yang dilakukan kita itu salah. Itulah manusia normal yang selalu berlindung di
dalam topengnya.
Kembali kita lihat perilaku yang dimunculkan oleh Anak Tunagrahita. Mereka akan bicara terbatas
dan dia tidak bisa mengarang untuk kebohongannya. Ketika dia ingin makanan maka dia
akan bilang ingin makanan itu atau bahkan langsung saja merampas makanan yang ada di
temannya. Kalau pikir dia tidak bisa mengerjakan soal misalnya maka dia bilang tidak
bisa dan tidak mau menyontek karena dia benar-benar tidak mengerti yang dihadapinya.
Kalau ditanya latar keluarganya, maka akan keluar apa adanya tentang semua yang dia
ketahui tanpa ditutup-tutupi. Kalau dia tidak suka kepada sesorang maka dia akan
bilang tidak suka terhadap orang tersebut tanpa berpikir bahwa orang tersebut akan
tersakiti, yang terpenting dia pikir bahwa orang tersebut tidak sehati dengannya.
Pokoknya Anak Tunagrahita akan berpikir praktis apa adanya dan tidak ditutup-tutupi. Buat dia
berkata itu ya itu tujuannya, tanpa ada hal yang lain dalam kata-kata tersebut.
Kalau kita menelaah perilaku-perilaku tersebut tentunya kita akan dapat belajar
banyak dari Anak Tunagrahita. Bahwa kita bisa untuk jujur jangan banya bohong karena bohong
tersebut banyak merugikan orang lain. Kalau kita bisa jujur maka hidup yang dihadapi
ini tidak akan salah kaprah. Realita sekarang adalah hidup kita ini penuh dengan
rekayasa, penuh dengan sandiwara, dan salah kaprah. Artinya “ yang benar akan
menjadi salah dan yang salah akan menjadi benar”. Banyak contoh yang kehidupan yang
salah kaprah ini. Ketika kita ingin membuat SIM misalnya sebenarnya yang benar
adalah kita tidak usah untuk bayar tip, kita hanya perlu untuk lulus uji SIM-nya
saja kemudian bayar administrasi sesuai dengan aturan maka jadilah SIM. Tetapi
kenyataaannya lain ketika kita ingin jujur apa adanya membuat SIM tersebut dengan
procedural maka hambatan akan dihadapi tetapi kalau kita membuatnya dengan diluar
jalur (salah) tetapi dengan menyuap, walaupun kita tidak bisa menyetir mobil pasti
kita dapat SIM-nya. Apakah itu bukan namanya hidup salah kaprah, yang benar dianggap
salah karena banyak yang salahnya dan yang salah menjadi banar. Susah memang
memikirkan jalannya kehidupan orang-orang normal !?. Coba pelajari perilaku Anak Tunagrahita yang
cukup dengan hidup apa adanya.
Apakah kita harus hidup seperti Anak Tunagrahita, untuk mengembalikan kehidupan menjadi benar
kaprah. Terpenting adalah hidupkanlah hidup apa adanya, dan peganglah kehidupan yang
benar jangan yang salah menjadi benar. Susah memang tapi itulah kehidupan manusia
yang hidup dalam panggung sandiwara.
sumber: http://www.plbjabar.com/?inc=artikel&id=35
INTERAKSI SOSIAL ANAK TUNANETRA DI SLB
Memasuki lingkungan baru selalu menjadi problema bagi semua orang. Apalagi bagi mereka yang mempunyai kebutuhan khusus yang diakibatkan oleh kelainan. Termasuk anak tunanetra. Baik bagi mereka yang baru masuk sekolah, maupun bagi mereka
yang sudah bersekolah. Persoalan berat akan sangat terasa bagi mereka yang baru
pertama kali memasuki dunia sekolah. Beragam kesan dan rasa muncul pada dirinya.
Umumnya lingkungan baru memberikan rasa tidak nyaman bagi anak tunanetra, kadang
dibarengi dengan ketakutan-ketakutan yang sangat berlebihan. Setiap langkah yang
ditapaki anak tunanetra menjadi masalah baginya. Teman yang menghampiri, menjadi
seseorang yang amat asing untuk dikenalnya. Ia akan menarik diri jika ada yang ingin
berkenalan dengannya. Sikap egois, cepat marah, mudah curiga, takut terhadap
lingkungan baru, dan sebagainya. Jelasnya, anak tunanetra kurang dapat melakukan
interaksi sosial yang memuaskan atau interaksi sosialnya mengalami keterbatasan.
Keadaan ini tentunya menimbulkan persoalan tidak saja bagi sang siswa, tetapi juga
bagi guru dan teman-teman di lingkungan sekitarnya.
Interaksi merupakan perhatian timbal balik antara dua orang atau lebih terhadap
suatu objek atau orang ke tiga. Perhatian timbal balik ini sering kali direspon
dengan isyarat, ujaran atau tindakan. Soerjono Soekanto (1986: 51) mengutip pendapat
Young dan Raymond dan Gillin dan Gillin menjelaskan, bahwa: “Interaksi sosial
merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara
orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang
perorangan dengan kelompok manusia.”
Anak tunanetra memiliki ganguan fungsi penglihatan baik sebagian atau seluruhnya,
sehingga menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan dirinya, seperti: pada
perkembangan kognitif, perkembangan akademik, perkembangan orientasi dan mobilitas
serta perkembangan sosial dan emosi. Hal ini mengakibatkan anak tunanetra dalam
menjalankan perannya sebagai makhluk sosial seringkali mengalami hambatan-hambatan.
Ini dikarenakan anak tunanetra kurang mampu memiliki persyaratan-persyaratan
normatif yang dituntut dari lingkungannya, misal: kemampuan untuk menyesuaikan diri
dalam bergaul, cara menyatakan terimakasih, saling menghormati, kemampuan dalam
berekspresi, cara melambaikan tangan, dan lain-lain.
Adanya perubahan lingkungan baru bagi anak tunanetra memberikan benturan-benturan,
yang dapat mengakibatkan hal-hal yang menyenangkan atau mengecewakan. Anak tunanetra
harus dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sosial dalam lingkungan sekolah. Bagi
anak tunanetra hal ini sangatlah sulit, karena anak harus menyesuaikan diri dengan
lingkungan yang baru di sekolah, baik secara pasif maupun secara aktif.
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku sosial dalam
berinteraksi dengan lingkungan, mereka harus mampu memanfaatkan alat indera lain.
Alat indera yang dapat dikembangkan seperti: pendengaran, perabaan, penciuman dan
pengecap. Hal ini sebagai upaya memperlancar interaksi sosial dengan lingkungannya,
walaupun hasilnya tidak sebaik dan selengkap jika dibarengi dengan adanya indera
penglihatan.
Selain itu, adanya kesiapan mental anak tunanetra untuk memasuki lingkungan baru
atau kelompok lain yang berbeda, akan sangat baik dalam pengembangan sosialnya.
Sebaliknya, ketidaksiapan mental anak untuk masuk ke dunia baru sering mengakibatkan
anak tunanetra gagal dalam mengembangkan kemampuan interaksi sosialnya. Jika
kegagalan dianggap sebagai tantangan dan merupakan pengalaman yang terbaik, maka hal
ini akan menjadi modal utama untuk memasuki lingkungan baru berikutnya. Namun
apabila kegagalan tersebut merupakan ketidakmampuan, maka akan timbul rasa
frustasi/putus asa, menarik diri dari lingkungan.
Keterbatasan interaksi sosial pada anak tunanetra patuh dipahami oleh semua pihak,
terutama orang tua dan guru. Orang tua dan guru berkewajiban mengupayakan agar
interaksi sosial yang dimiliki anak tunanetra dapat ditingkatkan. Guru mempunyai
peranan penting dalam menghadapi anak tunanetra agar mampu berinteraksi dengan
lingkungan di sekolah, sebab guru sebagai orangtua di sekolah yang harus siap
melayani pendidikan anak tunanetra dengan segala bentuk kekurangannya, khususnya
dalam mengembangkan kemampuan interaksi sosial anak tunanetra di Sekolah Luar
Biasa.
Faktor-faktor yang dapat menghambat interaksi anak tunanetra ketika berada di
sekolah yaitu:
1. Pengalaman buruk yang diterima sebelum berada di sekolah.
2. Mobilitas yang belum terlatih, sehingga memunculkan keraguan pada diri anak untuk
melakukan kontak sosial dan komunikasi.
3. Persepsi yang ditanamkan orang-orang terdekat terhadap kontak sosial.
4. Minat yang dimiliki anak tunanetra.
5. Peran individu lain di lingkungan sekitarnya terhadap kehadiran dirinya.
Interaksi sosial anak tunanetra di Sekolah Luar Biasa juga dipengaruhi oleh
perbedaan kepribadian dan kecakapan yang dimiliki anak. Dalam hal ini, guru memiliki
peran yang sangat besar untuk terlibat dalam interaksi sosial anak tunanetra di
sekolah. Peran yang dilakukan guru yaitu, mengadakan hubungan dengan guru-guru lain,
teman-teman seusia dan orang lain yang ada disekitar lingkungan sekolah. Pengalaman
dalam berinteraksi di lingkungan rumah yang dibimbing orang tua, juga sangat
menentukan kepribadian dan kecakapan anak tunanetra pada saat berada di sekolah.
Sekolah memiliki norma-norma dan aturan-aturan yang berbeda dengan norma-norma dan
aturan-aturan yang berlaku di rumah. Di sekolah anak tunanetra akan dihadapkan pada
berbagai aturan dan disiplin yang berlaku pada lingkungannya. Masa transisi dari
orientasi lingkungan keluarga ke sekolah tidaklah mudah. Hal ini sering menimbulkan
masalah pada anak tunanetra. Ketidaksiapan mental anak tunanetra dalam menghadapi
lingkungan baru di sekolah atau kelompok lain yang berbeda, seringkali mengakibatkan
gagal dalam mengembangkan kemampuan sosialnya. Apabila kegagalan tersebut dihadapi
pada suatu kenyataan dan tantangan, maka hal ini biasanya menjadi modal utama dalam
menghadapi lingkungan yang baru. Namun jika kegagalan dihadapi sebagai suatu
ketidakmampuan, maka sikap-sikap ketidakberdayaan yang akan muncul menumpuk menjadi
sebuah rasa putus asa yang mendalam dan akhirnya menghindari kontak sosial.
Pengalaman sosial yang dimiliki seseorang dapat menentukan daya yang memungkinkan
seseorang dapat menguasai lingkungan, penguasaan diri atau hubungan antara keduanya.
Adanya kehilangan fungsi penglihatan pada anak akan mengakibatkan terjadinya
keterpisahan sosial. Anak dengan ketunanetraan seringkali mengalami kesulitan untuk
menyelaraskan tindakannya pada situasi yang ada. Keterbatasan kemampuan yang
dimiliki membuat anak tunanetra merasa terisolasi dari orang-orang normal, atau
dapat menimbulkan perasaan minder, bimbang, ragu, tidak percaya diri, jika berada
dalam situasi yang tidak dikenalnya.
Situasi dan aktivitas di sekolah bagi anak tunanetra yang hanya beberapa jam dalam
sehari, sesungguhnya menggantikan posisi keluarga. Peran orang tua diganti oleh
bapak/ibu guru, peran saudara diganti oleh teman-teman, dan sebagainya. Sedangkan
kontak sosial dan komunikasi di sekolah terjadi di dalam dan di luar kelas.
Interaksi yang terjadi di dalam kelas berlangsung antara guru dengan siswa, dan
siswa dengan siswa. Supaya kontak dan komunikasi berjalan lancar, maka setiap warga
sekolah harus memahami dalam situasi mana interaksi itu berlaku. Pemahaman dari
seluruh warga sekolah dapat membantu anak tunanetra untuk bisa melakukan kontak
sosial seperti yang diharapkan.
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melaksanakan
program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu anak tunanetra agar
mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik yang menyangkut aspek moral,
spiritual, intelektual, emosional maupun sosial. Melalui program bimbingan,
pengajaran, dan latihan anak tunanetra mendapatkan perhatian khusus dalam hal
interaksi sosial di sekolah. Dalam hal ini, guru memiliki peran yang besar, agar
anak tunanetra memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain yang
berada di sekitar sekolah. Guru membimbing anak tunanetra secara bertahap,
disesuaikan dengan dasar pengalaman anak tunanetra ketika berada dalam lingkungan
rumahnya.
Program bimbingan, pengajaran, dan latihan di sekolah yang berkaitan dengan
kebutuhan interaksi sosial anak tunanetra dapat diberikan guru dalam bentuk:
1. Bimbingan untuk mengenal situasi sekolah, baik dari sisi fisik bangunan maupun
dari sisi interaksi orang per-orang.
2. Menumbuhkembangkan perasaan nyaman, aman, dan senang dalam lingkungan barunya.
3. Melatih kepekaan indera-indera tubuh yang masih berfungsi sebagai bekal pemahaman
kognitif, afektif dan psikomotornya.
4. Melatih keberanian anak tunanetra untuk mengenal hal-hal baru, terutama hal-hal
yang tidak ia temui ketika berada di rumah.
5. Menumbuhkan kepercayaan diri dan kemandirian dalam berkomunikasi dan melakukan
kontak.
6. Melatih mobilitas anak untuk mengembangkan kontak-kontak sosial yang akan
dilakukan dengan teman sebaya.
7. Memberikan pendidikan etika dan kesantunan berkaitan dengan adat dan kebiasaan
yang berlaku dalam suatu daerah. Pendidikan etika yang berlaku di rumah dapat
berbeda ketika anak tunanetra masuk dalam lingkungan baru dengan beragam kepribadian
individu.
8. Mengenalkan anak tunanetra dalam beragam karakter interaksi kelompok. Hal ini
dapat memberikan pemahaman bahwa tiap kelompok memiliki karakter interaksi yang
berbeda. Misalnya kelompok anak-anak kecil, kelompok remaja, atau kelompok orang
dewasa.
Interaksi sosial yang baik maupun yang kurang baik merupakan proses yang tidak
diturunkan bagi anak tunanetra, melainkan diperoleh melalui proses belajar,
bimbingan dan latihan. Pengaruh internal maupun eksternal yang positif dan negatif,
secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi anak tunanetra dalam
berinteraksi. Untuk menghindari terjadinya perilaku yang kurang baik pada anak
tunanetra dalam bergaul perlu ditanamkan kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat pada
diri anak tunanetra dapat menimbulkan kepercayaan pada diri. Anak tunanetra juga
dapat membedakan antara perilaku yang baik dan kurang baik dalam berinteraksi dengan
lingkungannya melalui program pengembangan interaksi sosial.
sumber: http://www.plbjabar.com/?inc=artikel&id=44
yang sudah bersekolah. Persoalan berat akan sangat terasa bagi mereka yang baru
pertama kali memasuki dunia sekolah. Beragam kesan dan rasa muncul pada dirinya.
Umumnya lingkungan baru memberikan rasa tidak nyaman bagi anak tunanetra, kadang
dibarengi dengan ketakutan-ketakutan yang sangat berlebihan. Setiap langkah yang
ditapaki anak tunanetra menjadi masalah baginya. Teman yang menghampiri, menjadi
seseorang yang amat asing untuk dikenalnya. Ia akan menarik diri jika ada yang ingin
berkenalan dengannya. Sikap egois, cepat marah, mudah curiga, takut terhadap
lingkungan baru, dan sebagainya. Jelasnya, anak tunanetra kurang dapat melakukan
interaksi sosial yang memuaskan atau interaksi sosialnya mengalami keterbatasan.
Keadaan ini tentunya menimbulkan persoalan tidak saja bagi sang siswa, tetapi juga
bagi guru dan teman-teman di lingkungan sekitarnya.
Interaksi merupakan perhatian timbal balik antara dua orang atau lebih terhadap
suatu objek atau orang ke tiga. Perhatian timbal balik ini sering kali direspon
dengan isyarat, ujaran atau tindakan. Soerjono Soekanto (1986: 51) mengutip pendapat
Young dan Raymond dan Gillin dan Gillin menjelaskan, bahwa: “Interaksi sosial
merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara
orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang
perorangan dengan kelompok manusia.”
Anak tunanetra memiliki ganguan fungsi penglihatan baik sebagian atau seluruhnya,
sehingga menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan dirinya, seperti: pada
perkembangan kognitif, perkembangan akademik, perkembangan orientasi dan mobilitas
serta perkembangan sosial dan emosi. Hal ini mengakibatkan anak tunanetra dalam
menjalankan perannya sebagai makhluk sosial seringkali mengalami hambatan-hambatan.
Ini dikarenakan anak tunanetra kurang mampu memiliki persyaratan-persyaratan
normatif yang dituntut dari lingkungannya, misal: kemampuan untuk menyesuaikan diri
dalam bergaul, cara menyatakan terimakasih, saling menghormati, kemampuan dalam
berekspresi, cara melambaikan tangan, dan lain-lain.
Adanya perubahan lingkungan baru bagi anak tunanetra memberikan benturan-benturan,
yang dapat mengakibatkan hal-hal yang menyenangkan atau mengecewakan. Anak tunanetra
harus dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sosial dalam lingkungan sekolah. Bagi
anak tunanetra hal ini sangatlah sulit, karena anak harus menyesuaikan diri dengan
lingkungan yang baru di sekolah, baik secara pasif maupun secara aktif.
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku sosial dalam
berinteraksi dengan lingkungan, mereka harus mampu memanfaatkan alat indera lain.
Alat indera yang dapat dikembangkan seperti: pendengaran, perabaan, penciuman dan
pengecap. Hal ini sebagai upaya memperlancar interaksi sosial dengan lingkungannya,
walaupun hasilnya tidak sebaik dan selengkap jika dibarengi dengan adanya indera
penglihatan.
Selain itu, adanya kesiapan mental anak tunanetra untuk memasuki lingkungan baru
atau kelompok lain yang berbeda, akan sangat baik dalam pengembangan sosialnya.
Sebaliknya, ketidaksiapan mental anak untuk masuk ke dunia baru sering mengakibatkan
anak tunanetra gagal dalam mengembangkan kemampuan interaksi sosialnya. Jika
kegagalan dianggap sebagai tantangan dan merupakan pengalaman yang terbaik, maka hal
ini akan menjadi modal utama untuk memasuki lingkungan baru berikutnya. Namun
apabila kegagalan tersebut merupakan ketidakmampuan, maka akan timbul rasa
frustasi/putus asa, menarik diri dari lingkungan.
Keterbatasan interaksi sosial pada anak tunanetra patuh dipahami oleh semua pihak,
terutama orang tua dan guru. Orang tua dan guru berkewajiban mengupayakan agar
interaksi sosial yang dimiliki anak tunanetra dapat ditingkatkan. Guru mempunyai
peranan penting dalam menghadapi anak tunanetra agar mampu berinteraksi dengan
lingkungan di sekolah, sebab guru sebagai orangtua di sekolah yang harus siap
melayani pendidikan anak tunanetra dengan segala bentuk kekurangannya, khususnya
dalam mengembangkan kemampuan interaksi sosial anak tunanetra di Sekolah Luar
Biasa.
Faktor-faktor yang dapat menghambat interaksi anak tunanetra ketika berada di
sekolah yaitu:
1. Pengalaman buruk yang diterima sebelum berada di sekolah.
2. Mobilitas yang belum terlatih, sehingga memunculkan keraguan pada diri anak untuk
melakukan kontak sosial dan komunikasi.
3. Persepsi yang ditanamkan orang-orang terdekat terhadap kontak sosial.
4. Minat yang dimiliki anak tunanetra.
5. Peran individu lain di lingkungan sekitarnya terhadap kehadiran dirinya.
Interaksi sosial anak tunanetra di Sekolah Luar Biasa juga dipengaruhi oleh
perbedaan kepribadian dan kecakapan yang dimiliki anak. Dalam hal ini, guru memiliki
peran yang sangat besar untuk terlibat dalam interaksi sosial anak tunanetra di
sekolah. Peran yang dilakukan guru yaitu, mengadakan hubungan dengan guru-guru lain,
teman-teman seusia dan orang lain yang ada disekitar lingkungan sekolah. Pengalaman
dalam berinteraksi di lingkungan rumah yang dibimbing orang tua, juga sangat
menentukan kepribadian dan kecakapan anak tunanetra pada saat berada di sekolah.
Sekolah memiliki norma-norma dan aturan-aturan yang berbeda dengan norma-norma dan
aturan-aturan yang berlaku di rumah. Di sekolah anak tunanetra akan dihadapkan pada
berbagai aturan dan disiplin yang berlaku pada lingkungannya. Masa transisi dari
orientasi lingkungan keluarga ke sekolah tidaklah mudah. Hal ini sering menimbulkan
masalah pada anak tunanetra. Ketidaksiapan mental anak tunanetra dalam menghadapi
lingkungan baru di sekolah atau kelompok lain yang berbeda, seringkali mengakibatkan
gagal dalam mengembangkan kemampuan sosialnya. Apabila kegagalan tersebut dihadapi
pada suatu kenyataan dan tantangan, maka hal ini biasanya menjadi modal utama dalam
menghadapi lingkungan yang baru. Namun jika kegagalan dihadapi sebagai suatu
ketidakmampuan, maka sikap-sikap ketidakberdayaan yang akan muncul menumpuk menjadi
sebuah rasa putus asa yang mendalam dan akhirnya menghindari kontak sosial.
Pengalaman sosial yang dimiliki seseorang dapat menentukan daya yang memungkinkan
seseorang dapat menguasai lingkungan, penguasaan diri atau hubungan antara keduanya.
Adanya kehilangan fungsi penglihatan pada anak akan mengakibatkan terjadinya
keterpisahan sosial. Anak dengan ketunanetraan seringkali mengalami kesulitan untuk
menyelaraskan tindakannya pada situasi yang ada. Keterbatasan kemampuan yang
dimiliki membuat anak tunanetra merasa terisolasi dari orang-orang normal, atau
dapat menimbulkan perasaan minder, bimbang, ragu, tidak percaya diri, jika berada
dalam situasi yang tidak dikenalnya.
Situasi dan aktivitas di sekolah bagi anak tunanetra yang hanya beberapa jam dalam
sehari, sesungguhnya menggantikan posisi keluarga. Peran orang tua diganti oleh
bapak/ibu guru, peran saudara diganti oleh teman-teman, dan sebagainya. Sedangkan
kontak sosial dan komunikasi di sekolah terjadi di dalam dan di luar kelas.
Interaksi yang terjadi di dalam kelas berlangsung antara guru dengan siswa, dan
siswa dengan siswa. Supaya kontak dan komunikasi berjalan lancar, maka setiap warga
sekolah harus memahami dalam situasi mana interaksi itu berlaku. Pemahaman dari
seluruh warga sekolah dapat membantu anak tunanetra untuk bisa melakukan kontak
sosial seperti yang diharapkan.
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melaksanakan
program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu anak tunanetra agar
mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik yang menyangkut aspek moral,
spiritual, intelektual, emosional maupun sosial. Melalui program bimbingan,
pengajaran, dan latihan anak tunanetra mendapatkan perhatian khusus dalam hal
interaksi sosial di sekolah. Dalam hal ini, guru memiliki peran yang besar, agar
anak tunanetra memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain yang
berada di sekitar sekolah. Guru membimbing anak tunanetra secara bertahap,
disesuaikan dengan dasar pengalaman anak tunanetra ketika berada dalam lingkungan
rumahnya.
Program bimbingan, pengajaran, dan latihan di sekolah yang berkaitan dengan
kebutuhan interaksi sosial anak tunanetra dapat diberikan guru dalam bentuk:
1. Bimbingan untuk mengenal situasi sekolah, baik dari sisi fisik bangunan maupun
dari sisi interaksi orang per-orang.
2. Menumbuhkembangkan perasaan nyaman, aman, dan senang dalam lingkungan barunya.
3. Melatih kepekaan indera-indera tubuh yang masih berfungsi sebagai bekal pemahaman
kognitif, afektif dan psikomotornya.
4. Melatih keberanian anak tunanetra untuk mengenal hal-hal baru, terutama hal-hal
yang tidak ia temui ketika berada di rumah.
5. Menumbuhkan kepercayaan diri dan kemandirian dalam berkomunikasi dan melakukan
kontak.
6. Melatih mobilitas anak untuk mengembangkan kontak-kontak sosial yang akan
dilakukan dengan teman sebaya.
7. Memberikan pendidikan etika dan kesantunan berkaitan dengan adat dan kebiasaan
yang berlaku dalam suatu daerah. Pendidikan etika yang berlaku di rumah dapat
berbeda ketika anak tunanetra masuk dalam lingkungan baru dengan beragam kepribadian
individu.
8. Mengenalkan anak tunanetra dalam beragam karakter interaksi kelompok. Hal ini
dapat memberikan pemahaman bahwa tiap kelompok memiliki karakter interaksi yang
berbeda. Misalnya kelompok anak-anak kecil, kelompok remaja, atau kelompok orang
dewasa.
Interaksi sosial yang baik maupun yang kurang baik merupakan proses yang tidak
diturunkan bagi anak tunanetra, melainkan diperoleh melalui proses belajar,
bimbingan dan latihan. Pengaruh internal maupun eksternal yang positif dan negatif,
secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi anak tunanetra dalam
berinteraksi. Untuk menghindari terjadinya perilaku yang kurang baik pada anak
tunanetra dalam bergaul perlu ditanamkan kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat pada
diri anak tunanetra dapat menimbulkan kepercayaan pada diri. Anak tunanetra juga
dapat membedakan antara perilaku yang baik dan kurang baik dalam berinteraksi dengan
lingkungannya melalui program pengembangan interaksi sosial.
sumber: http://www.plbjabar.com/?inc=artikel&id=44
Anak Autis Membutuhkan Penanganan Dini-Terpadu
Penanganan terpadu sangat penting bagi anak-anak spektrum autistik. Pemberian penanganan sejak dini secara terpadu memberikan hasil positif, yaitu membantu anak-anak autistik beradaptasi dengan lingkungan.
Hal itu terungkap dalam disertasi Adriana Soekandar Ginanjar berjudul "Memahami Spektrum Autistik secara Holistik" yang ia ajukan untuk meraih gelar doktor dalam bidang psikologi pada Universitas Indonesia (UI). Disertasi tersebut berhasil dipertahankan Adriana di hadapan tim penguji Fakultas Psikologi UI, Senin (4/6), dengan yudisium cumlaude. Fuad Hassan—yang kemarin berhalangan hadir—bertindak sebagai promotor disertasi Adriana, dengan ko-promotor Fawzia Aswin Hadis dan E Kristi Poerwandari.
Gangguan autistik merupakan gangguan perkembangan dengan tiga ciri utama, yakni gangguan pada interaksi sosial, komunikasi, serta keterbatasan minat dan kemampuan imajinasi. Menurut Adriana, dari perkembangan penelitian tentang autisme semakin disadari bahwa gangguan autistik merupakan suatu spektrum yang luas. Setiap anak autistik unik dengan gejala dalam kuantitas serta kualitas berbeda.
Untuk memahami individu autistik dibutuhkan kerangka pikir holistik, yakni memandang setiap individu sebagai kesatuan dari taraf-taraf neurologis, biologis, psikologis, dan agama atau spiritualitas. Memang terdapat kesamaan di antara individu autistik, tetapi keunikan masing- masing lebih menonjol.
"Untuk itu, orangtua dan profesional perlu menyadari pentingnya penanganan dini secara terpadu, yakni dengan melibatkan penanganan di bidang medis, psikologis, dan pendidikan," kata Adriana (KRI, dicuplik dari: www.kompas.com/kompas-cetak/0706/05/humaniora/3581505.htm
Hal itu terungkap dalam disertasi Adriana Soekandar Ginanjar berjudul "Memahami Spektrum Autistik secara Holistik" yang ia ajukan untuk meraih gelar doktor dalam bidang psikologi pada Universitas Indonesia (UI). Disertasi tersebut berhasil dipertahankan Adriana di hadapan tim penguji Fakultas Psikologi UI, Senin (4/6), dengan yudisium cumlaude. Fuad Hassan—yang kemarin berhalangan hadir—bertindak sebagai promotor disertasi Adriana, dengan ko-promotor Fawzia Aswin Hadis dan E Kristi Poerwandari.
Gangguan autistik merupakan gangguan perkembangan dengan tiga ciri utama, yakni gangguan pada interaksi sosial, komunikasi, serta keterbatasan minat dan kemampuan imajinasi. Menurut Adriana, dari perkembangan penelitian tentang autisme semakin disadari bahwa gangguan autistik merupakan suatu spektrum yang luas. Setiap anak autistik unik dengan gejala dalam kuantitas serta kualitas berbeda.
Untuk memahami individu autistik dibutuhkan kerangka pikir holistik, yakni memandang setiap individu sebagai kesatuan dari taraf-taraf neurologis, biologis, psikologis, dan agama atau spiritualitas. Memang terdapat kesamaan di antara individu autistik, tetapi keunikan masing- masing lebih menonjol.
"Untuk itu, orangtua dan profesional perlu menyadari pentingnya penanganan dini secara terpadu, yakni dengan melibatkan penanganan di bidang medis, psikologis, dan pendidikan," kata Adriana (KRI, dicuplik dari: www.kompas.com/kompas-cetak/0706/05/humaniora/3581505.htm
PEMILIHAN MEDIA PEMBELAJARAN YANG TEPAT BAGI SISWA TUNANETRA
Tujuan pembelajaran merupakan sasaran utama yang harus dicapai setelah proses pembelajaran selesai. Metode dan pendekatan yang tepat untuk mengajar dan aktivitas siswa dalam belajar merupakan hal yang harus diperhatikan ketika merancang suatu rencana pembelajaran.
Dengan demikian pemilihan metode sangat penting agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal itu senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Surakhmad (1986 :75), bahwa metode adalah suatu cara yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai John D. Latuheru (1988 : 14) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah semua alat (bantu) atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud untuk menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik atau warga belajar). Selanjutnya Suharsimi Arikunto (1987 : 16) mengemukakan bahwa media adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektifitas serta efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan seoptimal mungkin. Oleh karena itu, dari berbagai pendapat para ahli kita dapat menyimpulkan bahwa: Media pembelajaran merupakan alat bantu pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tujuan dan isi materi pembelajaran sebagai usaha untuk mempermudah menyampaikan informasi dari sumber belajar kepada penerima informasi, dengan tujuan untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik dalam kegiatan belajar-mengajar. Dengan demikian maka seorang pendidik dalam melakukan proses belajar mengajar harus dapat memilih antara media yang cocok dengan materi yang akan diberikan kepada siswanya.
Penggunaan media pembelajaran yang tidak sesuai mengakibatkan materi tidak tersampaikan dengan sempurna. Pemilihan media pembelajaran juga harus memperhatikan kondisi siswa sebagai subjek pembelajaran. Pemilihan media belajar seyogyanya harus disesuaikan dengan kondisi siswanya. Siswa tunanetra berbeda kondisinya dengan tuna rungu, begitu pula dengan siswa normal, semuah siswa memiliki kekhususan dalam melakukan pembelajaran. Berikut ini kita akan lebih membahas bagaimana siswa tunanetra mengatasi keterbatasannya dalam belajar yang berkaitan dengan pembelajaran menggunakan media peta. Pengetahuan tentang sifat-sifat ruang dari benda yang biasa dilakukan lewat penglihatan, dapat dilakukan pula dengan rabaan. Di sini pengalaman kinestetis memegang peranan penting. Dengan rabaan anak tuna netra bisa tahu tentang bentuk benda, besar kecilnya, bahkan mempunyai kelebihan yaitu bisa mengerti halus kasarnya ( teksture) dan daya lenting ( elastisitas ) serta berat ringannya suatu benda. Tetapi meskipun ada kelebihannya, anak tuna netra memiliki kekurangan. Rabaan dibatasi oleh jarak jangkauan yang pendek, hanya sepanjang tangannya. Meskipun tidak tergantung kepada adanya cahaya, akibatnya benda-benda yang jauh tidak dapat dikenal, atau benda-benda yang terlalau besar sulit untuk dikenali. Demikian pula benda-benda yang tidak mungkin diraba tetap tidak dikenalnya dengan baik karena sifatnya. Misalnya, anak tuna netra tidak bisa menegenal bentuk api karena panasnya.
Penglihatan memiliki fungsi yang khas karena itu terpenting, yaitu sebagai indera penyatu dan pemadu. Dengan penglihatannya, orang dapat mengetahui sesuatu secara menyeluruh dan serentak. Berbagai sifat benda dapat dikenal secara rinci dan
terpadu. Oleh karena itu, tidak adanya penglihatan telah dibuktikan banyak mempunyai berbagai macam akibat. Hal ini akan menempatkan anak tuna netra dalam
kesulitan untuk memperoleh kecakapan atau kemampuan.
Persepsi warna adalah juga khas kemampuan penglihatan. Oleh karenanya, tidak
mungkin dapat digantikan oleh indera lain utuk mengerti tentang warna. Dengan demikian, ia juga tidak mungkin memiliki konsep warna yang sebenarnya. Ia akan mengembangkan pengertiannya tentang warna secara verbal misalnya, emas dapat diketahui berwarna kuning karena ia pernah mendengar dari orang lain bahwa emas berwarna kuning. Akibat yang jelas dan mudah dilihat jika seseorang kehilangan fungsi penglihatan adalah ketika ia terpaksa melakukan kegiatan berpindah-pindah dan mencari sesuatu yang hilang.
Sebagai contoh, ketika media peta timbul digunakan siswa untuk mengenal konsep ruang yang dijelaskan dalam pelajaran sejarah, dimungkinkan siswa akan mengalami kesulitan memahami pelajaran sejarah tersebut melalui cerita. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan daya konsentrasi dan ketertarikan siswa tersebut. Pada saat siswa tunanetra meraba peta timbul dan menerima sensasi raba, siswa diharapkan akan lebih memahami pelajaran yang diberikan, karena mereka telah mengalami perabaan pada media tersebut. Pengalaman tersebut akan lebih mudah tersimpan dalam memori siswa tunanetra.
Sehingga dengan media peta timbul ini akan meningkatkan ketertarikan siswa pada pelajarannya. Lebih jauh lagi, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Begitu pula dengan pelajaran lainnya, diharapkan guru bisa memilih media yang tepat untuk menyampaikan materi yang diajarkan. Kesesuaian media pembelajaran dan materi pelajaran diharapkan akan meningkatkan hasil belajar siswa, kesesuaian tersebut juga harus memperhatikan situasi dan kondisi siswa sebagai warga belajar.
sumber: http://www.plbjabar.com/?inc=artikel
Dengan demikian pemilihan metode sangat penting agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal itu senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Surakhmad (1986 :75), bahwa metode adalah suatu cara yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai John D. Latuheru (1988 : 14) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah semua alat (bantu) atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud untuk menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik atau warga belajar). Selanjutnya Suharsimi Arikunto (1987 : 16) mengemukakan bahwa media adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektifitas serta efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan seoptimal mungkin. Oleh karena itu, dari berbagai pendapat para ahli kita dapat menyimpulkan bahwa: Media pembelajaran merupakan alat bantu pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tujuan dan isi materi pembelajaran sebagai usaha untuk mempermudah menyampaikan informasi dari sumber belajar kepada penerima informasi, dengan tujuan untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik dalam kegiatan belajar-mengajar. Dengan demikian maka seorang pendidik dalam melakukan proses belajar mengajar harus dapat memilih antara media yang cocok dengan materi yang akan diberikan kepada siswanya.
Penggunaan media pembelajaran yang tidak sesuai mengakibatkan materi tidak tersampaikan dengan sempurna. Pemilihan media pembelajaran juga harus memperhatikan kondisi siswa sebagai subjek pembelajaran. Pemilihan media belajar seyogyanya harus disesuaikan dengan kondisi siswanya. Siswa tunanetra berbeda kondisinya dengan tuna rungu, begitu pula dengan siswa normal, semuah siswa memiliki kekhususan dalam melakukan pembelajaran. Berikut ini kita akan lebih membahas bagaimana siswa tunanetra mengatasi keterbatasannya dalam belajar yang berkaitan dengan pembelajaran menggunakan media peta. Pengetahuan tentang sifat-sifat ruang dari benda yang biasa dilakukan lewat penglihatan, dapat dilakukan pula dengan rabaan. Di sini pengalaman kinestetis memegang peranan penting. Dengan rabaan anak tuna netra bisa tahu tentang bentuk benda, besar kecilnya, bahkan mempunyai kelebihan yaitu bisa mengerti halus kasarnya ( teksture) dan daya lenting ( elastisitas ) serta berat ringannya suatu benda. Tetapi meskipun ada kelebihannya, anak tuna netra memiliki kekurangan. Rabaan dibatasi oleh jarak jangkauan yang pendek, hanya sepanjang tangannya. Meskipun tidak tergantung kepada adanya cahaya, akibatnya benda-benda yang jauh tidak dapat dikenal, atau benda-benda yang terlalau besar sulit untuk dikenali. Demikian pula benda-benda yang tidak mungkin diraba tetap tidak dikenalnya dengan baik karena sifatnya. Misalnya, anak tuna netra tidak bisa menegenal bentuk api karena panasnya.
Penglihatan memiliki fungsi yang khas karena itu terpenting, yaitu sebagai indera penyatu dan pemadu. Dengan penglihatannya, orang dapat mengetahui sesuatu secara menyeluruh dan serentak. Berbagai sifat benda dapat dikenal secara rinci dan
terpadu. Oleh karena itu, tidak adanya penglihatan telah dibuktikan banyak mempunyai berbagai macam akibat. Hal ini akan menempatkan anak tuna netra dalam
kesulitan untuk memperoleh kecakapan atau kemampuan.
Persepsi warna adalah juga khas kemampuan penglihatan. Oleh karenanya, tidak
mungkin dapat digantikan oleh indera lain utuk mengerti tentang warna. Dengan demikian, ia juga tidak mungkin memiliki konsep warna yang sebenarnya. Ia akan mengembangkan pengertiannya tentang warna secara verbal misalnya, emas dapat diketahui berwarna kuning karena ia pernah mendengar dari orang lain bahwa emas berwarna kuning. Akibat yang jelas dan mudah dilihat jika seseorang kehilangan fungsi penglihatan adalah ketika ia terpaksa melakukan kegiatan berpindah-pindah dan mencari sesuatu yang hilang.
Sebagai contoh, ketika media peta timbul digunakan siswa untuk mengenal konsep ruang yang dijelaskan dalam pelajaran sejarah, dimungkinkan siswa akan mengalami kesulitan memahami pelajaran sejarah tersebut melalui cerita. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan daya konsentrasi dan ketertarikan siswa tersebut. Pada saat siswa tunanetra meraba peta timbul dan menerima sensasi raba, siswa diharapkan akan lebih memahami pelajaran yang diberikan, karena mereka telah mengalami perabaan pada media tersebut. Pengalaman tersebut akan lebih mudah tersimpan dalam memori siswa tunanetra.
Sehingga dengan media peta timbul ini akan meningkatkan ketertarikan siswa pada pelajarannya. Lebih jauh lagi, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Begitu pula dengan pelajaran lainnya, diharapkan guru bisa memilih media yang tepat untuk menyampaikan materi yang diajarkan. Kesesuaian media pembelajaran dan materi pelajaran diharapkan akan meningkatkan hasil belajar siswa, kesesuaian tersebut juga harus memperhatikan situasi dan kondisi siswa sebagai warga belajar.
sumber: http://www.plbjabar.com/?inc=artikel
Ketua MA: Lembaga Pendidikan Khusus Pemerintahan Tak Diperlukan
karta (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menyatakan, Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) sudah cukup sebagai penyedia tenaga kerja yang duduk di pemerintahan.
Menurut Bagir, ketika ditemui di Gedung MA, Jakarta, Jumat, sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi lembaga pendidikan tinggi yang khusus menyediakan tenaga kerja administrasi untuk pemerintahan.
Namun, Bagir mengatakan, sikapnya itu bukan untuk membicarakan apakah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) perlu dibubarkan atau tidak.
"Kita bicara kontekstual saja, bukan bubarkan atau tidak bubarkan," ujarnya.
IPDN, lanjut dia, adalah lembaga tinggi akademi yang ditujukan untuk menghasilkan orang-orang yang akan mengisi jabatan administrasi pemerintahan.
Sebenarnya, kata Bagir, sudah ada dua lembaga pendidikan tinggi yang merupakan penyedia tenaga kerja pemerintahan, yaitu Fakultas Hukum dan FISIP.
"Kalau ini sudah dirasa cukup, kita tidak perlu lagi lembaga khusus. Ambil saja dari situ," ujarnya.
Fakultas hukum dan FISIP, menurut Bagir, sudah cukup memadai sebagai penyedia tenaga kerja pemerintahan sesuai dengan fungsi pemerintahan tersebut.
Fakultas hukum, lanjut dia, menyediakan tenaga kerja untuk penegakan dan pelayanan hukum, sedangkan FISIP untuk tenaga penyelenggara manajemen dan administrasi pemerintahan
sumber: http://www.antara.co.id/arc/2007/4/13/ketua-ma-lembaga-pendidikan-khusus-pemerintahan-tak-diperlukan/
Menurut Bagir, ketika ditemui di Gedung MA, Jakarta, Jumat, sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi lembaga pendidikan tinggi yang khusus menyediakan tenaga kerja administrasi untuk pemerintahan.
Namun, Bagir mengatakan, sikapnya itu bukan untuk membicarakan apakah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) perlu dibubarkan atau tidak.
"Kita bicara kontekstual saja, bukan bubarkan atau tidak bubarkan," ujarnya.
IPDN, lanjut dia, adalah lembaga tinggi akademi yang ditujukan untuk menghasilkan orang-orang yang akan mengisi jabatan administrasi pemerintahan.
Sebenarnya, kata Bagir, sudah ada dua lembaga pendidikan tinggi yang merupakan penyedia tenaga kerja pemerintahan, yaitu Fakultas Hukum dan FISIP.
"Kalau ini sudah dirasa cukup, kita tidak perlu lagi lembaga khusus. Ambil saja dari situ," ujarnya.
Fakultas hukum dan FISIP, menurut Bagir, sudah cukup memadai sebagai penyedia tenaga kerja pemerintahan sesuai dengan fungsi pemerintahan tersebut.
Fakultas hukum, lanjut dia, menyediakan tenaga kerja untuk penegakan dan pelayanan hukum, sedangkan FISIP untuk tenaga penyelenggara manajemen dan administrasi pemerintahan
sumber: http://www.antara.co.id/arc/2007/4/13/ketua-ma-lembaga-pendidikan-khusus-pemerintahan-tak-diperlukan/
Komitmen Depdiknas terhadap Pendidikan Khusus
Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia cukup banyak. Sayang, hal tersebut belum diikuti ketersediaan sekolah yang cukup dan tenaga pendidik yang memadai. Bagaimana program pemerintah untuk mengangkat derajat pendidikan para ABK itu?
Hingga kini, masih terlihat kesenjangan antara pendidikan khusus dengan pendidikan reguler. Belum adanya pendataan yang akurat mengenai jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) oleh pemerintah merupakan salah satu bukti. Selama ini, untuk memprediksi jumlah ABK di Indonesia, pemerintah menggunakan data dari hasil sensus nasional atau prevalensi dari standar lain. implikasinya, pemerintah tidak dapat menyusun program layanan yang benar-benar akurat sesuai dengan karakteristik kebutuhan ABK itu sendiri.
Berdasar hasil analisa BPS (Badan Pusat Statistik) dan Depsos (Departemen Sosial) tahun 2003, jumlah penyandang cacat di Indonesia sekitar 1,48 juta atau 0,7 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penyandang cacat umur 5-18 tahun (masuk kategori usia sekolah) diprediksi 21,42 persen dari seluruh penyandang cacat, atau 317.016 anak.
Sementara itu, berdasar data dari Direktorat PSLB (pendidikan sekolah luar biasa), ABK yang sudah mendapat layanan pendidikan sebanyak 66.610 anak. Rinciannya, TKLB 8.011 anak, SDLB 44.849 anak, SMPLB 9.395 anak dan SMALB sebesar 4.395 anak. Dengan fenomena itu, dapat disimpulkan baru 21 persen ABK di Indonesia yang telah memperoleh layanan pendidikan.
Kenyataan itu diperparah dengan minimnya tenaga pendidik yang hanya berjumlah 10.338 orang. Jumlah tersebut disinyalir jauh dari kebutuhan. Apalagi, mainset guru kita sudah telanjur terpola secara dikotomi antara guru regular dan guru khusus.
Menurut Budiyanto, tim pengembang SDN Inklusi Ngasem 1 Surabaya dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), hak mendapat pendidikan merupakan hak semua anak bangsa. Itu sesuai UUD 1945 pasal 31 (1) dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
Pada pasal 32 ayat 1 disebutkan, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan disik, emosional, mental, sosial dan memliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ada 12 jenis ABK. Yaitu, tunanetra (cacat penglihatan), tunarungu (cacat pendengaran), tuna grahita, tunadaksa (cacat tubuh), tunalaras (lambat belajar), tuna wicara (tidak dapat berbicara), tunaganda (korban penyalahgunaan narkoba), dan penyandang HIV/AIDS. Tuna Grahita dibagi menjadi tiga. Yaitu, tuna grahita ringan (anak yang memiliki IQ diantara 50-70), tuna gfrahita sedang (IQ: 25-50), dan tuna grahita berat (IQ dibawah 25).
Pada ayat 2 dijelaskan, pendidikan layanan khusus (PLK) merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang. "Termasuk yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
Melihat fenomena yang cukup miris itu, Direktorat PSLB (pendidikan sekolah luar biasa) tahun ini berkonsentrasi mendandani pendidikan khusus (PK). Salah satu langkah yang diupayakan ialah menyediakan anggaran sebesar 10 persen dari total anggaran pendidikan. Nilai anggaran itu berkisar Rp 365 miliar. "Nilai itu belum termasuk anggaran yang diprogramkan dari APBD masing-masing daerah tingkat kabupaten dan kota," ujar drg Sjatmiko dari direktorat PSLB Depdiknas dalam seminar Strategi Pengembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia yang diadakan Unesa, beberapa waktu lalu.
Persoalannya, kata Jatmiko, pada tataran realisasi, apakah semua daerah memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan mutu pendidikan? "Sebab, di era otonomi seperti sekarang, masing-masing daerah memiliki kewenangan sendiri-sendiri," ujarnya.
Di samping itu, untuk menambah SDM pendidik, pemerintah mulai menggandeng perguruan tinggi di seluruh tanah air
sumber: http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Edukasi&id=131764
Hingga kini, masih terlihat kesenjangan antara pendidikan khusus dengan pendidikan reguler. Belum adanya pendataan yang akurat mengenai jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) oleh pemerintah merupakan salah satu bukti. Selama ini, untuk memprediksi jumlah ABK di Indonesia, pemerintah menggunakan data dari hasil sensus nasional atau prevalensi dari standar lain. implikasinya, pemerintah tidak dapat menyusun program layanan yang benar-benar akurat sesuai dengan karakteristik kebutuhan ABK itu sendiri.
Berdasar hasil analisa BPS (Badan Pusat Statistik) dan Depsos (Departemen Sosial) tahun 2003, jumlah penyandang cacat di Indonesia sekitar 1,48 juta atau 0,7 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penyandang cacat umur 5-18 tahun (masuk kategori usia sekolah) diprediksi 21,42 persen dari seluruh penyandang cacat, atau 317.016 anak.
Sementara itu, berdasar data dari Direktorat PSLB (pendidikan sekolah luar biasa), ABK yang sudah mendapat layanan pendidikan sebanyak 66.610 anak. Rinciannya, TKLB 8.011 anak, SDLB 44.849 anak, SMPLB 9.395 anak dan SMALB sebesar 4.395 anak. Dengan fenomena itu, dapat disimpulkan baru 21 persen ABK di Indonesia yang telah memperoleh layanan pendidikan.
Kenyataan itu diperparah dengan minimnya tenaga pendidik yang hanya berjumlah 10.338 orang. Jumlah tersebut disinyalir jauh dari kebutuhan. Apalagi, mainset guru kita sudah telanjur terpola secara dikotomi antara guru regular dan guru khusus.
Menurut Budiyanto, tim pengembang SDN Inklusi Ngasem 1 Surabaya dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), hak mendapat pendidikan merupakan hak semua anak bangsa. Itu sesuai UUD 1945 pasal 31 (1) dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
Pada pasal 32 ayat 1 disebutkan, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan disik, emosional, mental, sosial dan memliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ada 12 jenis ABK. Yaitu, tunanetra (cacat penglihatan), tunarungu (cacat pendengaran), tuna grahita, tunadaksa (cacat tubuh), tunalaras (lambat belajar), tuna wicara (tidak dapat berbicara), tunaganda (korban penyalahgunaan narkoba), dan penyandang HIV/AIDS. Tuna Grahita dibagi menjadi tiga. Yaitu, tuna grahita ringan (anak yang memiliki IQ diantara 50-70), tuna gfrahita sedang (IQ: 25-50), dan tuna grahita berat (IQ dibawah 25).
Pada ayat 2 dijelaskan, pendidikan layanan khusus (PLK) merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang. "Termasuk yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
Melihat fenomena yang cukup miris itu, Direktorat PSLB (pendidikan sekolah luar biasa) tahun ini berkonsentrasi mendandani pendidikan khusus (PK). Salah satu langkah yang diupayakan ialah menyediakan anggaran sebesar 10 persen dari total anggaran pendidikan. Nilai anggaran itu berkisar Rp 365 miliar. "Nilai itu belum termasuk anggaran yang diprogramkan dari APBD masing-masing daerah tingkat kabupaten dan kota," ujar drg Sjatmiko dari direktorat PSLB Depdiknas dalam seminar Strategi Pengembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia yang diadakan Unesa, beberapa waktu lalu.
Persoalannya, kata Jatmiko, pada tataran realisasi, apakah semua daerah memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan mutu pendidikan? "Sebab, di era otonomi seperti sekarang, masing-masing daerah memiliki kewenangan sendiri-sendiri," ujarnya.
Di samping itu, untuk menambah SDM pendidik, pemerintah mulai menggandeng perguruan tinggi di seluruh tanah air
sumber: http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Edukasi&id=131764
Komitmen Depdiknas terhadap Pendidikan Khusus
Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia cukup banyak. Sayang, hal tersebut belum diikuti ketersediaan sekolah yang cukup dan tenaga pendidik yang memadai. Bagaimana program pemerintah untuk mengangkat derajat pendidikan para ABK itu?
Hingga kini, masih terlihat kesenjangan antara pendidikan khusus dengan pendidikan reguler. Belum adanya pendataan yang akurat mengenai jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) oleh pemerintah merupakan salah satu bukti. Selama ini, untuk memprediksi jumlah ABK di Indonesia, pemerintah menggunakan data dari hasil sensus nasional atau prevalensi dari standar lain. implikasinya, pemerintah tidak dapat menyusun program layanan yang benar-benar akurat sesuai dengan karakteristik kebutuhan ABK itu sendiri.
Berdasar hasil analisa BPS (Badan Pusat Statistik) dan Depsos (Departemen Sosial) tahun 2003, jumlah penyandang cacat di Indonesia sekitar 1,48 juta atau 0,7 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penyandang cacat umur 5-18 tahun (masuk kategori usia sekolah) diprediksi 21,42 persen dari seluruh penyandang cacat, atau 317.016 anak.
Sementara itu, berdasar data dari Direktorat PSLB (pendidikan sekolah luar biasa), ABK yang sudah mendapat layanan pendidikan sebanyak 66.610 anak. Rinciannya, TKLB 8.011 anak, SDLB 44.849 anak, SMPLB 9.395 anak dan SMALB sebesar 4.395 anak. Dengan fenomena itu, dapat disimpulkan baru 21 persen ABK di Indonesia yang telah memperoleh layanan pendidikan.
Kenyataan itu diperparah dengan minimnya tenaga pendidik yang hanya berjumlah 10.338 orang. Jumlah tersebut disinyalir jauh dari kebutuhan. Apalagi, mainset guru kita sudah telanjur terpola secara dikotomi antara guru regular dan guru khusus.
Menurut Budiyanto, tim pengembang SDN Inklusi Ngasem 1 Surabaya dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), hak mendapat pendidikan merupakan hak semua anak bangsa. Itu sesuai UUD 1945 pasal 31 (1) dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
Pada pasal 32 ayat 1 disebutkan, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan disik, emosional, mental, sosial dan memliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ada 12 jenis ABK. Yaitu, tunanetra (cacat penglihatan), tunarungu (cacat pendengaran), tuna grahita, tunadaksa (cacat tubuh), tunalaras (lambat belajar), tuna wicara (tidak dapat berbicara), tunaganda (korban penyalahgunaan narkoba), dan penyandang HIV/AIDS. Tuna Grahita dibagi menjadi tiga. Yaitu, tuna grahita ringan (anak yang memiliki IQ diantara 50-70), tuna gfrahita sedang (IQ: 25-50), dan tuna grahita berat (IQ dibawah 25).
Pada ayat 2 dijelaskan, pendidikan layanan khusus (PLK) merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang. "Termasuk yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
Melihat fenomena yang cukup miris itu, Direktorat PSLB (pendidikan sekolah luar biasa) tahun ini berkonsentrasi mendandani pendidikan khusus (PK). Salah satu langkah yang diupayakan ialah menyediakan anggaran sebesar 10 persen dari total anggaran pendidikan. Nilai anggaran itu berkisar Rp 365 miliar. "Nilai itu belum termasuk anggaran yang diprogramkan dari APBD masing-masing daerah tingkat kabupaten dan kota," ujar drg Sjatmiko dari direktorat PSLB Depdiknas dalam seminar Strategi Pengembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia yang diadakan Unesa, beberapa waktu lalu.
Persoalannya, kata Jatmiko, pada tataran realisasi, apakah semua daerah memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan mutu pendidikan? "Sebab, di era otonomi seperti sekarang, masing-masing daerah memiliki kewenangan sendiri-sendiri," ujarnya.
Di samping itu, untuk menambah SDM pendidik, pemerintah mulai menggandeng perguruan tinggi di seluruh tanah air.
sumber: http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Edukasi&id=131764
Hingga kini, masih terlihat kesenjangan antara pendidikan khusus dengan pendidikan reguler. Belum adanya pendataan yang akurat mengenai jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) oleh pemerintah merupakan salah satu bukti. Selama ini, untuk memprediksi jumlah ABK di Indonesia, pemerintah menggunakan data dari hasil sensus nasional atau prevalensi dari standar lain. implikasinya, pemerintah tidak dapat menyusun program layanan yang benar-benar akurat sesuai dengan karakteristik kebutuhan ABK itu sendiri.
Berdasar hasil analisa BPS (Badan Pusat Statistik) dan Depsos (Departemen Sosial) tahun 2003, jumlah penyandang cacat di Indonesia sekitar 1,48 juta atau 0,7 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penyandang cacat umur 5-18 tahun (masuk kategori usia sekolah) diprediksi 21,42 persen dari seluruh penyandang cacat, atau 317.016 anak.
Sementara itu, berdasar data dari Direktorat PSLB (pendidikan sekolah luar biasa), ABK yang sudah mendapat layanan pendidikan sebanyak 66.610 anak. Rinciannya, TKLB 8.011 anak, SDLB 44.849 anak, SMPLB 9.395 anak dan SMALB sebesar 4.395 anak. Dengan fenomena itu, dapat disimpulkan baru 21 persen ABK di Indonesia yang telah memperoleh layanan pendidikan.
Kenyataan itu diperparah dengan minimnya tenaga pendidik yang hanya berjumlah 10.338 orang. Jumlah tersebut disinyalir jauh dari kebutuhan. Apalagi, mainset guru kita sudah telanjur terpola secara dikotomi antara guru regular dan guru khusus.
Menurut Budiyanto, tim pengembang SDN Inklusi Ngasem 1 Surabaya dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), hak mendapat pendidikan merupakan hak semua anak bangsa. Itu sesuai UUD 1945 pasal 31 (1) dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
Pada pasal 32 ayat 1 disebutkan, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan disik, emosional, mental, sosial dan memliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ada 12 jenis ABK. Yaitu, tunanetra (cacat penglihatan), tunarungu (cacat pendengaran), tuna grahita, tunadaksa (cacat tubuh), tunalaras (lambat belajar), tuna wicara (tidak dapat berbicara), tunaganda (korban penyalahgunaan narkoba), dan penyandang HIV/AIDS. Tuna Grahita dibagi menjadi tiga. Yaitu, tuna grahita ringan (anak yang memiliki IQ diantara 50-70), tuna gfrahita sedang (IQ: 25-50), dan tuna grahita berat (IQ dibawah 25).
Pada ayat 2 dijelaskan, pendidikan layanan khusus (PLK) merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang. "Termasuk yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
Melihat fenomena yang cukup miris itu, Direktorat PSLB (pendidikan sekolah luar biasa) tahun ini berkonsentrasi mendandani pendidikan khusus (PK). Salah satu langkah yang diupayakan ialah menyediakan anggaran sebesar 10 persen dari total anggaran pendidikan. Nilai anggaran itu berkisar Rp 365 miliar. "Nilai itu belum termasuk anggaran yang diprogramkan dari APBD masing-masing daerah tingkat kabupaten dan kota," ujar drg Sjatmiko dari direktorat PSLB Depdiknas dalam seminar Strategi Pengembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia yang diadakan Unesa, beberapa waktu lalu.
Persoalannya, kata Jatmiko, pada tataran realisasi, apakah semua daerah memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan mutu pendidikan? "Sebab, di era otonomi seperti sekarang, masing-masing daerah memiliki kewenangan sendiri-sendiri," ujarnya.
Di samping itu, untuk menambah SDM pendidik, pemerintah mulai menggandeng perguruan tinggi di seluruh tanah air.
sumber: http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Edukasi&id=131764
Kamis, 30 April 2009
Tahun Ini Ada Dua Sekolah Inklusi
Kabupaten Gresik tahun ini menambah dua sekolah inklusi yang khusus menerima siswa berkebutuhan khusus atau difabel untuk siswa SMP, kata Kepala Dinas Pendidikan, Chusaini Mustaz, Rabu (29/4).
Menurut rencana, sekolah tersebut akan dipadukan dengan SMPN 4 Gresik dan SMPN 3 Sidayu. Keputusan itu diambil menyusul tujuh siswa SD berkebutuhan khusus akan mengikuti ujian nasional. Mereka akan masuk SMP. Maka dari itu, perlu kami akomodasi keberadaanya. Di Gresik sendiri, ada sejumlah siswa berkebutuhan khusus, enam siswa di SDN 7 Sidokumpul, sembilan di SDN Tlogopatut 1, dan tiga siswa di SDN Mriyunan Sidayu, katanya.
Para siswa difabel itu nanti akan mendapat kelas khusus dan guru pendamping. Khusus untuk guru pendamping, dispendik telah menganggarkan dana sekitar Rp 46 juta, untuk 10 guru pendamping setiap tahunnya.
Kendati para siswa itu ditempatkan dalam kelas khusus, mereka tetap mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kelas reguler. Secara bertahap siswa itu akan diperkenalkan untuk mengikuti pelajaran bersama teman lainnya. Menjadi tidak baik jika mereka terus terpisah dengan teman sebayanya. Mereka butuh sosialisasi dan komunikasi, katanya.
Chusaini menambahkan, keberadaan sekolah tersebut diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada mereka yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan. Sebab, meski berkebutuhan khusus, siswa masih memiliki potensi yang perlu dikembangkan.
Menanggapi keberadaan siswa SMPN 4 Gresik, Muhammad Amanatullah, kata Chusaini, pihaknya telah menginstruksikan kepada masing-masing sekolah untuk tidak mendiskriminasikan keberadaan siswa difabel.
Sumber: Kompas.Com
http://regional.kompas.com/read/xml/2009/04/29/
22463998/Tahun.Ini.Ada.Dua.Sekolah.Inklusi.
Menurut rencana, sekolah tersebut akan dipadukan dengan SMPN 4 Gresik dan SMPN 3 Sidayu. Keputusan itu diambil menyusul tujuh siswa SD berkebutuhan khusus akan mengikuti ujian nasional. Mereka akan masuk SMP. Maka dari itu, perlu kami akomodasi keberadaanya. Di Gresik sendiri, ada sejumlah siswa berkebutuhan khusus, enam siswa di SDN 7 Sidokumpul, sembilan di SDN Tlogopatut 1, dan tiga siswa di SDN Mriyunan Sidayu, katanya.
Para siswa difabel itu nanti akan mendapat kelas khusus dan guru pendamping. Khusus untuk guru pendamping, dispendik telah menganggarkan dana sekitar Rp 46 juta, untuk 10 guru pendamping setiap tahunnya.
Kendati para siswa itu ditempatkan dalam kelas khusus, mereka tetap mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kelas reguler. Secara bertahap siswa itu akan diperkenalkan untuk mengikuti pelajaran bersama teman lainnya. Menjadi tidak baik jika mereka terus terpisah dengan teman sebayanya. Mereka butuh sosialisasi dan komunikasi, katanya.
Chusaini menambahkan, keberadaan sekolah tersebut diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada mereka yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan. Sebab, meski berkebutuhan khusus, siswa masih memiliki potensi yang perlu dikembangkan.
Menanggapi keberadaan siswa SMPN 4 Gresik, Muhammad Amanatullah, kata Chusaini, pihaknya telah menginstruksikan kepada masing-masing sekolah untuk tidak mendiskriminasikan keberadaan siswa difabel.
Sumber: Kompas.Com
http://regional.kompas.com/read/xml/2009/04/29/
22463998/Tahun.Ini.Ada.Dua.Sekolah.Inklusi.
Masyarakat Harus Dukung Pendidikan Layanan Khusus
Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) harus mendukung pendidikan layanan khusus. Program ini diprioritaskan untuk anak usia sekolah di lokasi bencana, pulau atau desa terisolir, anak-anak dari keluarga sangat miskin, terbelakang, dan tidak punya orangtua.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Tobias Uly di Kupang, Sabtu (11/10) mengatakan, pendidikan layanan khusus diprioritaskan bagi anak-anak termarjinal. Mereka yang selama ini tidak mendapat pelayanan pendidikan sama sekali karena berbagai persoalani. "NTT anak-anak kelompok marjinal ini cukup banyak, selain karena kemiskinan juga kondisi wilayah kepulauan yang sangat sulit dijangkaui. Saat ini sedang dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka proaktif memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti program ini,"katanya.
Peluncuran program ini untuk membantu kelompok masyarakat usia sekolah dasar yang selama ini tidak pernah tersentuh pendidikan. Diharapkan program ini dapat mengatasi kasus buta aksara di NTT yang sampai saat ini mencapai 300.000 lebih. Pendidikan bagi anak anak yang tergolong marjinal tidak dipungut biaya seperti sekolah formal. Guru-guru yang mengajar, adalah guru negeri.
Proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi dan tempat tinggal para calon siswa. Pendidikan ini juga mengeluarkan ijazah yang sama seperti sekolah formal. Tetapi jenjang pendidikan layanan khusus hanya berlaku bagi tingkat sekolah dasar, dan masuk SMP mereka sudah bisa bergabung di sekolah formal. Diutamakan dalam pendidikan ini adalah keterampilan siswa untuk bisa menulis, membaca dan menghitung. Dengan modal ini mereka bisa lanjut ke SMP, dan tidak masuk kategori buta aksara lagi.
Rabu, 29 April 2009
Dilema Pendidikan Inklusi
Seorang sahabat yang berprofesi sebagai guru di sebuah SMU Negeri di Surabaya bercerita pada saya bahwa dia merasa sangat kesulitan untuk menerangkan mata pelajaran kimia kepada salah satu siswanya yang tuna netra di kelasnya. Di satu sisi dia merasa sangat kesulitan dan sepertinya hampir putus asa, namun di sisi lain dia merasa bahwa tanggungjawabnya adalah mencerdaskan seluruh siswanya tanpa terkecuali termasuk siswa difabel. Sahabat saya tersebut kemudian terus berusaha untuk menemukan cara yang tepat guna mengajarkan ilmu kimia kepada salah satu siswanya yang tuna netra. Sementara siswa tuna netra tersebut semakin merasa tersisih dari proses belajar dalam kelas tersebut karena kebutuhannya informasi yang cukup tidak terakomodasi dengan metode belajar yang dilakukan.
Sebenarnya fenomena di atas tidak perlu terjadi jika sistem pendidikan inklusi dipersiapkan dengan lebih matang. Tahapan - tahapan tersebut antara lain; sosialisasi, persiapan sumber daya (preparing resources), dan uji coba (try out) metode pembelajaran. Sosialisasi pendidikan inklusi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang maksud dan tujuan pendidikan inklusi kepada tenaga pengajar, siswa, dan orang tua. Fungsi sosialisasi sangat penting untuk membangun pra kondisi lingkungan sekolah dan juga kesiapan mental baik bagi siswa maupun para guru.Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan sumber daya yang menyangkut kesiapan peralatan peraga untuk simulasi dan kesiapan ketrampilan tenaga pelaksana pendidikan. Kelengkapan peraga untuk pendidikan inklusi memang lebih kompleks dibanding dengan alat peraga ajar yang umum digunakan. Sehingga dituntut kreatifitas dari guru untuk melakukan simulasi proses belajar mengajar. Sementara persiapan tenaga pelaksana pendidikan adalah dengan melakukan pelatihan (training) tentang beberapa metode pelaksanaan pendidikan inklusi kepada para guru.
Jika kedua langkah tersebut telah dilaksanakan maka langkah terakhir adalah melakukan uji coba metode pendidikan inklusi pada sekolah yang ditunjuk. Uji coba dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas metode yang digunakan sekaligus untuk melakukan evaluasi sehingga dapat dicari solusi tepat untuk melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan. Ketika ketiga langkah tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka pendidikan inklusi mulai dapat diaplikasikan pada sekolah yang ditunjuk sebagai pilot project.
Subtansi Pendidikan Inklusi
Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel) seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1). Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.
Selama ini anak - anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak - anak yang berkebutuhan khusus. Tembok eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak - anak difabel dengan anak - anak non-difabel. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat kelompok difabel menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok difabel. Sementara kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok difabel dalam menyuarakan hak - haknya, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan Internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh difabel dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam prakteknya sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak pemerintah dan praktisi pendidikan, dalam hal ini para guru.
Dilema
Penyelengaraan sistem pendidikan inklusi merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk membangun tatanan masyarakat inklusif (inclusive society). Sebuah tatanan masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai - nilai keberagaman sebagai bagian dari realitas kehidupan. Pemerintah melalui PP.No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 41(1) telah mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi dengan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Undang - undang tentang pendidikan inklusi dan bahkan uji coba pelaksanaan pendidikan inklusinya pun konon telah dilakukan. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sejauh mana keseriusan pemerintah untuk mendorong terlaksananya sistem pendidikan inklusi bagi kelompok difabel.
Beberapa kasus muncul misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar - benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak - anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel). Sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental.
Kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi para guru harus berjuang keras memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh siswanya, sementara di sisi lain para guru tidak memiliki ketrampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang difabel. Alih - alih situasi kelas yang seperti ini bukannya menciptakan sistem belajar yang inklusi, justeru menciptakan kondisi eksklusifisme bagi siswa difabel dalam lingkungan kelas reguler. Jelas ini menjadi dilema tersendiri bagi para guru yang di dalam kelasnya ada siswa difabel.
Jika pemerintah memang serius dalam melaksanakan program pendidikan inklusi, maka yang harus dilakukan adalah dengan menjalankan tahapan - tahapan pelaksanaan pendidikan inklusi secara konsisten mulai dari sosialisasi hingga evaluasi pelaksanaannya. Namun yang lebih penting dan secara langsung dapat dilakukan oleh para guru untuk mewujudkan pendidikan inklusi adalah dengan menciptakan suasana belajar yang saling mempertumbuhkan (cooperative learning). Cooperative Learning akan mengajarkan para siswa untuk dapat saling memahami (mutual understanding) kekurangan masing - masing temannya dan peduli (care) terhadap kelemahan yang dimiliki teman sekelasnya. Dengan demikian maka sistem belajar ini akan menggeser sistem belajar persaingan (competitive learning) yang selama ini diterapkan di dunia pendidikan kita. Dalam waktu yang bersamaan competitive learning dapat menjadi solusi efektif bagi persoalan yang dihadapi oleh para guru dalam menjalankan pendidikan inklusi. Pada akhirnya suasana belajar cooperative ini diharapkan bukan hanya menciptakan kecerdasan otak secara individual, namun juga mengasah kecerdasan dan kepekaan sosial para siswa.
sumber: http://www.pusdakota.org/artikel_dilema.htmlSUDAH SAATNYA DIBUKA SEKOLAH KHUSUS ATLET
PENERIMAAN siswa baru (PSB) di tingkat pendidikan menengah (SLTP dan SLTA), khususnya sekolah-sekolah negeri, masih menyisakan setumpuk persoalan. Tidak hanya bagi masyarakat luas, terutama para orang tua siswa, pemerhati pendidikan, kalangan lembaga swadaya masyarakat dan anggota legistatif, tetapi juga bagi insan pendidikan itu sendiri seperti para kepala sekolah dan guru-guru.
Idealnya, PSB mengacu pada kemampuan akademik siswa, yakni berdasarkan akumulasi nilai ujian akhir sekolah jenjang sebelumnya. Untuk tingkat SLTP diambil dari nilai ujian akhir di SD, lantas untuk SLTA dari SLTP. Akan tetapi, mengingat banyaknya siswa pendaftar tidak sebanding dengan daya tampung di suatu sekolah maka dibuatlah passing grade.
Sebagai contoh, sekolah x berdaya tampung 400 siswa baru, siswa pendaftar 800 orang, yang akan diterima adalah pendaftar dengan nilai tertinggi (dijadikan urutan pertama) sampai dengan terrendah (urutan ke-400). Urutan ke-400 umpamanya, jumlah nilai ujian akhirnya 29,19, maka nilai inilah yang dijadikan passing grade sekolah x; sehingga urutan ke-401 s.d. 800 tidak akan diterima lantaran nilainya niscaya di bawah passing grade.
Nilai passing grade tersebut secara on-line dapat diakses khalayak ramai melalui internet. Dengan demikian orang tua siswa selekasnya dapat mengetahui posisi anaknya, apakah diterima atau tidak di sekolah pilihannya. Bagi yang diterima, segera menyiapkan kelengkapan administrasi serta dana/biaya untuk mendaftarkan diri ke sekolah itu. Bagi yang tidak diterima, harus secepatnya mencari sekolah lain yang dapat menerima anaknya untuk bersekolah di situ.
Segala sesuatunya kelihatannya berjalan linier, transparan, dan fair. Tapi, kondisi riilnya tidaklah serupa dengan yang tampak di permukaan. Betapa tidak, ternyata banyak pula siswa baru yang diterima di suatu sekolah meskipun nilainya di bawah passing grade yang telah ditentukan dan tidak terupdate di internet, alhasil tidak dapat diakses publik.
Secara legalitas, mereka dipayungi Dinas Pendidikan lewat jalur nonakademis, yakni diperuntukkan buat siswa yang pernah menjadi juara di suatu event olah raga atau seni di tingkat daerah (propinsi/kabupaten/kota), nasional, hingga internasional. Hal ini harus dibuktikan dengan adanya piala, sertifikat, atau surat keterangan dari pihak panitia penyelenggara kejuaraan. Lain daripada itu, pihak sekolah pun menerima siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomis, biasanya dikhususkan bagi masyarakat yang berada di sekitar sekolah tersebut.
Dalam tulisan ini, jalur PSB via seni maupun yang berasal dari keluarga tidak mampu tidak akan dibahas. Di sini hanya akan dielaborasi PSB melalui jalur atlet, karena melalui jalur ini ternyata banyak menimbulkan tanda tanya besar bagi pelbagai pihak terkait (stakeholder).
Pertanyaan pokoknya adalah, apakah para siswa yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan itu benar-benar "atlet juara" di berbagai kejuaraan kabupaten/kota/propinsi/nasional/internasional? Sebab, tatkala keran PSB jalur atlet dibuka, banyak sekolah terutama sekolah-sekolah "favorit" kebanjiran para calon siswa yang mengaku "atlet juara" ini dan itu. Tidak jarang pihak sekolah difait accompli, karena mereka sudah dinyatakan "lolos seleksi" oleh Dinas Pendidikan; sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus diterima di sekolah itu. Malahan terdapat sejumlah sekolah negeri "bukan favorit" mengalami eksodus siswa baru (yang diterima lewat jalur akademis/passing grade) dan untuk selanjutnya mereka memasuki sekolah-sekolah "favorit" melalui jalur nonakademis/nonpassing grade atas restu Dinas Pendidikan.
Pola PSB melalui jalur nonakademis seyogyanya dihapuskan saja. Di samping tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, juga rawan terhadap atau berkecenderungan menimbulkan adanya penyimpangan dalam implementasinya, semisal adanya pemberian sertifikat "atlet juara" dan sejenisnya. (Terhadap perkeliruan semacam ini sesungguhnya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, berdasarkan pasal 242 KUHP)
Guna mengakomodasi para atlet yang bersekolah, sudah saatnya dibuka sekolah khusus atlet, sehingga tidak akan merecoki sekolah-sekolah umum dengan dalih jalur nonakademis-"atlet juara" sebagaimana dipaparkan di muka. Di sini, selain akan digembleng sebagaimana atlet olahraga umumnya, mereka juga akan belajar berbagai mata pelajaran laiknya sekolah umum, artinya kurikulum sekolah tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Perbedaan antara sekolah khusus atlet dan sekolah umum terletak pada proses pembelajarannya, yaitu interaksi antara guru dan siswa tidak melulu melalui tatap muka/pertemuan kelas (vis a vis interaction/classroom meeting). Bagi siswa yang tidak sempat belajar di kelas karena harus ikut bertanding di suatu event olahraga dalam kurun waktu tertentu, misalnya, dapat diberikan semacam modul atau tugas-tugas belajar mandiri lainnya, sehingga proses pembelajarannya masih tetap berlangsung. Begitu pun dalam hal evaluasi pembelajaran atau ujian, tidak perlu massive, tetapi disesuaikan dengan jadwal pertandingan yang diikuti oleh siswa-atlet yang bersangkutan. Jika lulus ujian akhir sekolah, mereka pun berhak memperoleh ijazah sesuai dengan jenjang pendidikannya (SLTP/SLTA).
Mudah-mudahan dengan adanya sekolah khusus atlet ini akan diperoleh atlet-atlet handal sekaligus yang berwawasan akademis memadai, pada gilirannya menjadikan aset atau investasi berharga untuk kejayaan olah raga Indonesia umumnya dan daerah (propinsi/kabupaten/kota) khususnya di masa depan.
Boleh jadi inilah salah satu alternatif solusi terbaik secara profesional dan proporsional untuk mengurai benang kusut PSB selama ini, khususnya demi mengantisipasi banyaknya siswa-atlet yang ingin tetap berkiprah di dunia olahraga sembari bersekolah.
sumber: http://re-searchengines.com/art05-15.html
Idealnya, PSB mengacu pada kemampuan akademik siswa, yakni berdasarkan akumulasi nilai ujian akhir sekolah jenjang sebelumnya. Untuk tingkat SLTP diambil dari nilai ujian akhir di SD, lantas untuk SLTA dari SLTP. Akan tetapi, mengingat banyaknya siswa pendaftar tidak sebanding dengan daya tampung di suatu sekolah maka dibuatlah passing grade.
Sebagai contoh, sekolah x berdaya tampung 400 siswa baru, siswa pendaftar 800 orang, yang akan diterima adalah pendaftar dengan nilai tertinggi (dijadikan urutan pertama) sampai dengan terrendah (urutan ke-400). Urutan ke-400 umpamanya, jumlah nilai ujian akhirnya 29,19, maka nilai inilah yang dijadikan passing grade sekolah x; sehingga urutan ke-401 s.d. 800 tidak akan diterima lantaran nilainya niscaya di bawah passing grade.
Nilai passing grade tersebut secara on-line dapat diakses khalayak ramai melalui internet. Dengan demikian orang tua siswa selekasnya dapat mengetahui posisi anaknya, apakah diterima atau tidak di sekolah pilihannya. Bagi yang diterima, segera menyiapkan kelengkapan administrasi serta dana/biaya untuk mendaftarkan diri ke sekolah itu. Bagi yang tidak diterima, harus secepatnya mencari sekolah lain yang dapat menerima anaknya untuk bersekolah di situ.
Segala sesuatunya kelihatannya berjalan linier, transparan, dan fair. Tapi, kondisi riilnya tidaklah serupa dengan yang tampak di permukaan. Betapa tidak, ternyata banyak pula siswa baru yang diterima di suatu sekolah meskipun nilainya di bawah passing grade yang telah ditentukan dan tidak terupdate di internet, alhasil tidak dapat diakses publik.
Secara legalitas, mereka dipayungi Dinas Pendidikan lewat jalur nonakademis, yakni diperuntukkan buat siswa yang pernah menjadi juara di suatu event olah raga atau seni di tingkat daerah (propinsi/kabupaten/kota), nasional, hingga internasional. Hal ini harus dibuktikan dengan adanya piala, sertifikat, atau surat keterangan dari pihak panitia penyelenggara kejuaraan. Lain daripada itu, pihak sekolah pun menerima siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomis, biasanya dikhususkan bagi masyarakat yang berada di sekitar sekolah tersebut.
Dalam tulisan ini, jalur PSB via seni maupun yang berasal dari keluarga tidak mampu tidak akan dibahas. Di sini hanya akan dielaborasi PSB melalui jalur atlet, karena melalui jalur ini ternyata banyak menimbulkan tanda tanya besar bagi pelbagai pihak terkait (stakeholder).
Pertanyaan pokoknya adalah, apakah para siswa yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan itu benar-benar "atlet juara" di berbagai kejuaraan kabupaten/kota/propinsi/nasional/internasional? Sebab, tatkala keran PSB jalur atlet dibuka, banyak sekolah terutama sekolah-sekolah "favorit" kebanjiran para calon siswa yang mengaku "atlet juara" ini dan itu. Tidak jarang pihak sekolah difait accompli, karena mereka sudah dinyatakan "lolos seleksi" oleh Dinas Pendidikan; sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus diterima di sekolah itu. Malahan terdapat sejumlah sekolah negeri "bukan favorit" mengalami eksodus siswa baru (yang diterima lewat jalur akademis/passing grade) dan untuk selanjutnya mereka memasuki sekolah-sekolah "favorit" melalui jalur nonakademis/nonpassing grade atas restu Dinas Pendidikan.
Pola PSB melalui jalur nonakademis seyogyanya dihapuskan saja. Di samping tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, juga rawan terhadap atau berkecenderungan menimbulkan adanya penyimpangan dalam implementasinya, semisal adanya pemberian sertifikat "atlet juara" dan sejenisnya. (Terhadap perkeliruan semacam ini sesungguhnya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, berdasarkan pasal 242 KUHP)
Guna mengakomodasi para atlet yang bersekolah, sudah saatnya dibuka sekolah khusus atlet, sehingga tidak akan merecoki sekolah-sekolah umum dengan dalih jalur nonakademis-"atlet juara" sebagaimana dipaparkan di muka. Di sini, selain akan digembleng sebagaimana atlet olahraga umumnya, mereka juga akan belajar berbagai mata pelajaran laiknya sekolah umum, artinya kurikulum sekolah tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Perbedaan antara sekolah khusus atlet dan sekolah umum terletak pada proses pembelajarannya, yaitu interaksi antara guru dan siswa tidak melulu melalui tatap muka/pertemuan kelas (vis a vis interaction/classroom meeting). Bagi siswa yang tidak sempat belajar di kelas karena harus ikut bertanding di suatu event olahraga dalam kurun waktu tertentu, misalnya, dapat diberikan semacam modul atau tugas-tugas belajar mandiri lainnya, sehingga proses pembelajarannya masih tetap berlangsung. Begitu pun dalam hal evaluasi pembelajaran atau ujian, tidak perlu massive, tetapi disesuaikan dengan jadwal pertandingan yang diikuti oleh siswa-atlet yang bersangkutan. Jika lulus ujian akhir sekolah, mereka pun berhak memperoleh ijazah sesuai dengan jenjang pendidikannya (SLTP/SLTA).
Mudah-mudahan dengan adanya sekolah khusus atlet ini akan diperoleh atlet-atlet handal sekaligus yang berwawasan akademis memadai, pada gilirannya menjadikan aset atau investasi berharga untuk kejayaan olah raga Indonesia umumnya dan daerah (propinsi/kabupaten/kota) khususnya di masa depan.
Boleh jadi inilah salah satu alternatif solusi terbaik secara profesional dan proporsional untuk mengurai benang kusut PSB selama ini, khususnya demi mengantisipasi banyaknya siswa-atlet yang ingin tetap berkiprah di dunia olahraga sembari bersekolah.
sumber: http://re-searchengines.com/art05-15.html
Selasa, 28 April 2009
tiga juta anak perlu pendidikan khusus
Lebih dari tiga juta anak membutuhkan pendidikan layanan khusus (PLK). Jumlah itu merupakan anak usia sekolah yang tidak tertampung pada sekolah umum dikarenakan akses pendidikan tak terjangkau,putus sekolah, berada di daerah konflik, luar negeri atau karena kebutuhan khusus lain.
”PLK sangat fleksibel, mulai dari kurikulum, waktu belajar hingga pada kebutuhan sumber daya gurunya,”kata Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Ekodjamitko Sukarso kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin. Hingga saat ini, kata Eko,PLK sudah berjumlah 196 sekolah.Tersebar di dalam dan luar negeri. ”Termasuk PLK yang melayani anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di perkebunan-perkebunan milik Malaysia,”tuturnya.
Dia menerangkan, lebih dari 3 juta anak yang membutuhkan PLK tersebut terdiri atas pekerja anak berjumlah 2,6 juta orang, 15.000 anak-anak di daerah transmigrasi, serta 2.000 anak di lembaga pemasyarakatan (lapas) anak. ”Belum lagi kebutuhan PLK untuk anak korban perdagangan orang (trafficking), di daerah pelacuran, konflik, dan anak-anak penderita HIV/AIDS serta anak putus sekolah yang datanya belum terhimpun,” ujar Eko. Sementara itu, pada Sabtu (11/4) Eko meresmikan satu-satunya PLK di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Dia berharap PLK yang melayani anakanak putus sekolah dan anak-anak nelayan yang terletak di pesisir pulau terpencil itu bisa dijadikan model bagi PLK-PLK lain. PLK yang memiliki jam belajar di sore hari dan hanya mempunyai waktu pertemuan tiga kali seminggu tersebut bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Gresik
sumber: http://www.bawean.net/2009/04/tiga-juta-anak-butuh-pendidikan-khusus.html
”PLK sangat fleksibel, mulai dari kurikulum, waktu belajar hingga pada kebutuhan sumber daya gurunya,”kata Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Ekodjamitko Sukarso kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin. Hingga saat ini, kata Eko,PLK sudah berjumlah 196 sekolah.Tersebar di dalam dan luar negeri. ”Termasuk PLK yang melayani anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di perkebunan-perkebunan milik Malaysia,”tuturnya.
Dia menerangkan, lebih dari 3 juta anak yang membutuhkan PLK tersebut terdiri atas pekerja anak berjumlah 2,6 juta orang, 15.000 anak-anak di daerah transmigrasi, serta 2.000 anak di lembaga pemasyarakatan (lapas) anak. ”Belum lagi kebutuhan PLK untuk anak korban perdagangan orang (trafficking), di daerah pelacuran, konflik, dan anak-anak penderita HIV/AIDS serta anak putus sekolah yang datanya belum terhimpun,” ujar Eko. Sementara itu, pada Sabtu (11/4) Eko meresmikan satu-satunya PLK di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Dia berharap PLK yang melayani anakanak putus sekolah dan anak-anak nelayan yang terletak di pesisir pulau terpencil itu bisa dijadikan model bagi PLK-PLK lain. PLK yang memiliki jam belajar di sore hari dan hanya mempunyai waktu pertemuan tiga kali seminggu tersebut bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Gresik
sumber: http://www.bawean.net/2009/04/tiga-juta-anak-butuh-pendidikan-khusus.html
Rabu, 11 Maret 2009
Baru 64.000 Anak Cacat Mendapat Pendidikan Khusus
Jakarta (ANTARA News) - Baru sekiatar 64.000 anak penyandang cacat usia (5-18 tahun) atau emapat persen dari sekiat 2,1 juta penyandang cacat di Indonesia yang kini memperoleh pendidikan khusus di sekolah luar biasa (SLB), kata Ketua Yayasan Asih Budi (YAB) Jakarta Ny RA Aryanto.
"Dari 64.000 anak penyandang cacat yang kini memperoleh pendidikan di SLB yang sebagian besar sekolahnya (62 persen) dikelola swasta, sedang sisanya SLB milik pemerintah," katanya kepada pers para peringatan HUT ke-50 YAB di Kompleks Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu.
Dalam acara yang diikuti 300 anak tuna grahita (kelambatan berpikir) se-Jakarta dan pengurus DNIKS H Bustanil Arifin, Rohadi dan pejabat Pemprov DKI Ibnu hajar itu, Ny Aryanto berharap, pemerintah segera menambah sekolah bagi anak penyandang acat agar kelak dewasa mereka dapat mandiri dan tidak harus bergantung orang lain.
"Sesuai kesepakatan negera-negara anggota PBB pada tahun 2012 bahwa minimal 75 persen dari penyandang cacat di setiap negera telah memperoleh pendidikan khusus agar mereka menjadi warga negara yang ikut serta membangun negaranya," katanya.
Mantan ketua olimpiade penyandang cacat Indonesia (SOINA) itu mengajak pemerintah dan masysrakat untuk ikut peduli dan memperhatikan dengan memberikan pelayanan yang sama dengan warga yang normal, sehingga penyandang cacat akan tumbuh, berkembang dan memiliki keterampilan untuk mandiri.
Menurut Ny Aryanto, penyandang cacat terbagi atas tuna runggu (cacat pendengaran), tuna netra (cacat penglihatan), tuna daksa (cacat tubuh) dan tuna grahita (cacat kelambatan berpikir) itu semua dapat didik dan dilatih melalui sekolah khusus sehingga dapat mandiri.
Karena itu, dia menilai keliru jika ada masyarakat atau keluarga yang "malu" memiliki anak penyandang cacat, tapi perlu meberikan pelayanan yang sama dengan anak normal, seperti menyekolahkan ke SLB atau memberikan keterampilan tertentu.
Ny Aryanto menegaskan, YAB yang dipimpinnya bergerak menyelenggrakan pendidikan bagi anak tuna grahita di Jakarta yakni tanpa dikenakan biaya dari keluarga miskin, para anak tuna grahita mendapat pendidikan dan keterampilan, seperti menjahit dan pertukangan.
"Selain itu, anak tuna grahita dapat berprestasi bagus dalam olah raga, seperti dalam olimpide tuna grahita di Shanghai, Cina, 2007, tim Indonesia berhasil mendapatkan 9 medali emas dan 11 perak," katanya.
Pada HUT ke-50 YAB tersebut diisi lomba gerak jalan yang diikuti 300 anak tuna grahita dan 200 pembina, lomba olahraga futsal, pentas seni serta pameran hasil kerajinan anak tuna grahita se-Jakarta.
sumber: http://www.cyberforums.us/showthread.php?p=103855
"Dari 64.000 anak penyandang cacat yang kini memperoleh pendidikan di SLB yang sebagian besar sekolahnya (62 persen) dikelola swasta, sedang sisanya SLB milik pemerintah," katanya kepada pers para peringatan HUT ke-50 YAB di Kompleks Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu.
Dalam acara yang diikuti 300 anak tuna grahita (kelambatan berpikir) se-Jakarta dan pengurus DNIKS H Bustanil Arifin, Rohadi dan pejabat Pemprov DKI Ibnu hajar itu, Ny Aryanto berharap, pemerintah segera menambah sekolah bagi anak penyandang acat agar kelak dewasa mereka dapat mandiri dan tidak harus bergantung orang lain.
"Sesuai kesepakatan negera-negara anggota PBB pada tahun 2012 bahwa minimal 75 persen dari penyandang cacat di setiap negera telah memperoleh pendidikan khusus agar mereka menjadi warga negara yang ikut serta membangun negaranya," katanya.
Mantan ketua olimpiade penyandang cacat Indonesia (SOINA) itu mengajak pemerintah dan masysrakat untuk ikut peduli dan memperhatikan dengan memberikan pelayanan yang sama dengan warga yang normal, sehingga penyandang cacat akan tumbuh, berkembang dan memiliki keterampilan untuk mandiri.
Menurut Ny Aryanto, penyandang cacat terbagi atas tuna runggu (cacat pendengaran), tuna netra (cacat penglihatan), tuna daksa (cacat tubuh) dan tuna grahita (cacat kelambatan berpikir) itu semua dapat didik dan dilatih melalui sekolah khusus sehingga dapat mandiri.
Karena itu, dia menilai keliru jika ada masyarakat atau keluarga yang "malu" memiliki anak penyandang cacat, tapi perlu meberikan pelayanan yang sama dengan anak normal, seperti menyekolahkan ke SLB atau memberikan keterampilan tertentu.
Ny Aryanto menegaskan, YAB yang dipimpinnya bergerak menyelenggrakan pendidikan bagi anak tuna grahita di Jakarta yakni tanpa dikenakan biaya dari keluarga miskin, para anak tuna grahita mendapat pendidikan dan keterampilan, seperti menjahit dan pertukangan.
"Selain itu, anak tuna grahita dapat berprestasi bagus dalam olah raga, seperti dalam olimpide tuna grahita di Shanghai, Cina, 2007, tim Indonesia berhasil mendapatkan 9 medali emas dan 11 perak," katanya.
Pada HUT ke-50 YAB tersebut diisi lomba gerak jalan yang diikuti 300 anak tuna grahita dan 200 pembina, lomba olahraga futsal, pentas seni serta pameran hasil kerajinan anak tuna grahita se-Jakarta.
sumber: http://www.cyberforums.us/showthread.php?p=103855
Komitmen Depdiknas terhadap Pendidikan Khusus Baru Sentuh 21 Persen ABK
Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia cukup banyak. Sayang, hal tersebut belum diikuti ketersediaan sekolah yang cukup dan tenaga pendidik yang memadai. Bagaimana program pemerintah untuk mengangkat derajat pendidikan para ABK itu?
Hingga kini, masih terlihat kesenjangan antara pendidikan khusus dengan pendidikan reguler. Belum adanya pendataan yang akurat mengenai jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) oleh pemerintah merupakan salah satu bukti. Selama ini, untuk memprediksi jumlah ABK di Indonesia, pemerintah menggunakan data dari hasil sensus nasional atau prevalensi dari standar lain. implikasinya, pemerintah tidak dapat menyusun program layanan yang benar-benar akurat sesuai dengan karakteristik kebutuhan ABK itu sendiri.
Berdasar hasil analisa BPS (Badan Pusat Statistik) dan Depsos (Departemen Sosial) tahun 2003, jumlah penyandang cacat di Indonesia sekitar 1,48 juta atau 0,7 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penyandang cacat umur 5-18 tahun (masuk kategori usia sekolah) diprediksi 21,42 persen dari seluruh penyandang cacat, atau 317.016 anak.
Sementara itu, berdasar data dari Direktorat PSLB (pendidikan sekolah luar biasa), ABK yang sudah mendapat layanan pendidikan sebanyak 66.610 anak. Rinciannya, TKLB 8.011 anak, SDLB 44.849 anak, SMPLB 9.395 anak dan SMALB sebesar 4.395 anak. Dengan fenomena itu, dapat disimpulkan baru 21 persen ABK di Indonesia yang telah memperoleh layanan pendidikan.
Kenyataan itu diperparah dengan minimnya tenaga pendidik yang hanya berjumlah 10.338 orang. Jumlah tersebut disinyalir jauh dari kebutuhan. Apalagi, mainset guru kita sudah telanjur terpola secara dikotomi antara guru regular dan guru khusus.
Menurut Budiyanto, tim pengembang SDN Inklusi Ngasem 1 Surabaya dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), hak mendapat pendidikan merupakan hak semua anak bangsa. Itu sesuai UUD 1945 pasal 31 (1) dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
Pada pasal 32 ayat 1 disebutkan, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan disik, emosional, mental, sosial dan memliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ada 12 jenis ABK. Yaitu, tunanetra (cacat penglihatan), tunarungu (cacat pendengaran), tuna grahita, tunadaksa (cacat tubuh), tunalaras (lambat belajar), tuna wicara (tidak dapat berbicara), tunaganda (korban penyalahgunaan narkoba), dan penyandang HIV/AIDS. Tuna Grahita dibagi menjadi tiga. Yaitu, tuna grahita ringan (anak yang memiliki IQ diantara 50-70), tuna gfrahita sedang (IQ: 25-50), dan tuna grahita berat (IQ dibawah 25).
Pada ayat 2 dijelaskan, pendidikan layanan khusus (PLK) merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang. "Termasuk yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
Melihat fenomena yang cukup miris itu, Direktorat PSLB (pendidikan sekolah luar biasa) tahun ini berkonsentrasi mendandani pendidikan khusus (PK). Salah satu langkah yang diupayakan ialah menyediakan anggaran sebesar 10 persen dari total anggaran pendidikan. Nilai anggaran itu berkisar Rp 365 miliar. "Nilai itu belum termasuk anggaran yang diprogramkan dari APBD masing-masing daerah tingkat kabupaten dan kota," ujar drg Sjatmiko dari direktorat PSLB Depdiknas dalam seminar Strategi Pengembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia yang diadakan Unesa, beberapa waktu lalu.
Persoalannya, kata Jatmiko, pada tataran realisasi, apakah semua daerah memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan mutu pendidikan? "Sebab, di era otonomi seperti sekarang, masing-masing daerah memiliki kewenangan sendiri-sendiri," ujarnya.
Di samping itu, untuk menambah SDM pendidik, pemerintah mulai menggandeng perguruan tinggi di seluruh tanah air.
sumber: http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Edukasi&id=131764
Hingga kini, masih terlihat kesenjangan antara pendidikan khusus dengan pendidikan reguler. Belum adanya pendataan yang akurat mengenai jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) oleh pemerintah merupakan salah satu bukti. Selama ini, untuk memprediksi jumlah ABK di Indonesia, pemerintah menggunakan data dari hasil sensus nasional atau prevalensi dari standar lain. implikasinya, pemerintah tidak dapat menyusun program layanan yang benar-benar akurat sesuai dengan karakteristik kebutuhan ABK itu sendiri.
Berdasar hasil analisa BPS (Badan Pusat Statistik) dan Depsos (Departemen Sosial) tahun 2003, jumlah penyandang cacat di Indonesia sekitar 1,48 juta atau 0,7 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penyandang cacat umur 5-18 tahun (masuk kategori usia sekolah) diprediksi 21,42 persen dari seluruh penyandang cacat, atau 317.016 anak.
Sementara itu, berdasar data dari Direktorat PSLB (pendidikan sekolah luar biasa), ABK yang sudah mendapat layanan pendidikan sebanyak 66.610 anak. Rinciannya, TKLB 8.011 anak, SDLB 44.849 anak, SMPLB 9.395 anak dan SMALB sebesar 4.395 anak. Dengan fenomena itu, dapat disimpulkan baru 21 persen ABK di Indonesia yang telah memperoleh layanan pendidikan.
Kenyataan itu diperparah dengan minimnya tenaga pendidik yang hanya berjumlah 10.338 orang. Jumlah tersebut disinyalir jauh dari kebutuhan. Apalagi, mainset guru kita sudah telanjur terpola secara dikotomi antara guru regular dan guru khusus.
Menurut Budiyanto, tim pengembang SDN Inklusi Ngasem 1 Surabaya dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), hak mendapat pendidikan merupakan hak semua anak bangsa. Itu sesuai UUD 1945 pasal 31 (1) dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
Pada pasal 32 ayat 1 disebutkan, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan disik, emosional, mental, sosial dan memliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ada 12 jenis ABK. Yaitu, tunanetra (cacat penglihatan), tunarungu (cacat pendengaran), tuna grahita, tunadaksa (cacat tubuh), tunalaras (lambat belajar), tuna wicara (tidak dapat berbicara), tunaganda (korban penyalahgunaan narkoba), dan penyandang HIV/AIDS. Tuna Grahita dibagi menjadi tiga. Yaitu, tuna grahita ringan (anak yang memiliki IQ diantara 50-70), tuna gfrahita sedang (IQ: 25-50), dan tuna grahita berat (IQ dibawah 25).
Pada ayat 2 dijelaskan, pendidikan layanan khusus (PLK) merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang. "Termasuk yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
Melihat fenomena yang cukup miris itu, Direktorat PSLB (pendidikan sekolah luar biasa) tahun ini berkonsentrasi mendandani pendidikan khusus (PK). Salah satu langkah yang diupayakan ialah menyediakan anggaran sebesar 10 persen dari total anggaran pendidikan. Nilai anggaran itu berkisar Rp 365 miliar. "Nilai itu belum termasuk anggaran yang diprogramkan dari APBD masing-masing daerah tingkat kabupaten dan kota," ujar drg Sjatmiko dari direktorat PSLB Depdiknas dalam seminar Strategi Pengembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia yang diadakan Unesa, beberapa waktu lalu.
Persoalannya, kata Jatmiko, pada tataran realisasi, apakah semua daerah memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan mutu pendidikan? "Sebab, di era otonomi seperti sekarang, masing-masing daerah memiliki kewenangan sendiri-sendiri," ujarnya.
Di samping itu, untuk menambah SDM pendidik, pemerintah mulai menggandeng perguruan tinggi di seluruh tanah air.
sumber: http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Edukasi&id=131764
Pemerintah Lamban Atasi Pendidikan Khusus
JAKARTA (Media): Perhatian pemerintah negara berkembang, termasuk Indonesia, pada pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus atau special needs masih sangat minim.
Padahal, jumlah anak dengan kebutuhan khusus yang menderita cacat seperti tuna netra, autistik, down syndrome, keterlambatan belajar, tuna wicara serta berbagai kekurangan lain, jumlahnya terus bertambah.
Pikiran di atas mengemuka dari Torey Hayden, pakar psikologi pendidikan dan pengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus asal Inggris (Kuliah Bahasa Inggris), yang juga telah menerbitkan buku berisi pengalamannya mengajar di Jakarta, kemarin.
Hayden mengungkapkan, jumlah anak dengan kebutuhan khusus di seluruh dunia terus bertambah. Kondisi serupa diperkirakan juga terjadi di Indonesia. Ia mencontohkan, diperkirakan penderita autisme di dunia mencapai satu dari 150 anak.
"Itu baru penderita autis saja, belum berbagai kekurangan lain. Berdasarkan penelitian diperkirakan jumlah anak dengan special needs, dan kriteria lain juga terus bertambah pesat, diduga terkait dengan gaya hidup dan kontaminasi berbagai polutan," ungkap Hayden yang sembilan bukunya telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu.
Hayden menegaskan, idealnya pemerintah memberikan perhatian pada anak-anak dengan kebutuhan khusus, sama besarnya seperti yang diberikan pada murid-murid normal. Pasalnya, sebagian anak dengan kebutuhan khusus itu memiliki potensi intelektualitas yang tidak kalah dibandingkan teman-temannya sebayanya. Selain itu, pendidikan yang memadai serta disesuaikan dengan kebutuhan mereka juga akan membuat anak-anak tersebut, dapat hidup dengan wajar serta mengurangi ketergantungannya pada bantuan keluarga dan lingkungannya.
Namun, lanjut Hayden, dengan minimnya pendidikan yang diberikan pada mereka, anak-anak yang telanjur dicap cacat itu, justru akan menjadi beban sosial yang akan merepotkan keluarga dan lingkungannya. "Selain dibutuhkan jumlah sekolah yang memadai untuk mereka, juga diperlukan pola pendidikan yang tepat. Selain tentunya guru yang memadai dan benar-benar mencintai mereka," ujar penulis buku terlaris Sheila: Luka Hati Seorang Gadis Kecil, yang rencananya hari ini penulis yang kini tinggal di North Wales ini, bertemu Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) A Malik Fajar serta memberikan ceramah di Jakarta, Bandung serta Yogyakarta.
Untuk kasus Indonesia, konflik merebak di berbagai daerah, Hayden melihat dari berbagai sisi, telah membuat banyak anak mengalami trauma sosial. Mereka juga memerlukan pola pendidikan khusus berbeda dengan teman-temannya. Anak-anak yang pernah mengalami dan menyaksikan kekerasan, kata Torey, memerlukan pendekatan yang berbeda disesuaikan dengan kondisi psikologis mereka.
Anak-anak tersebut, urai Hayden, harus diyakinkan bahwa mereka dicintai lingkungannya. Selain memberikan muatan pendidikan formal, guru-guru pun, seharusnya mau mendengar keluh kesah mereka serta melakukan pendekatan psikologis lainnya.
"Ya, saya mendengar tentang kondisi di Indonesia. Jika kondisi traumatis itu dibiarkan begitu saja, kita tak akan tahu apa yang akan terjadi pada mereka nantinya setelah dewasa. Yang penting, bagaimana caranya agar anak-anak itu tetap memiliki harapan dan keyakinan tentang masa depan yang lebih baik, bahwa kondisi buruk yang terjadi sekarang bisa berubah nantinya," ujar Hayden.
Sementara itu, Haidar Bagir, Ketua Yayasan Lazuardi Hayati yang mengelola sekolah unggulan, dan mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus, di tempat yang sama, sepakat dengan pikiran yang digulirkan Hayden. Haidar mengungkapkan, selain mengalami kekurangan jumlah sekolah yang mengkhususkan diri pada pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus, Indonesia pun harus melakukan perbaikan pada kurikulum pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus.
"Padahal, jelas-jelas dalam Undang-Undang Dasar (UUD), disebutkan bahwa anak telantar dan anak cacat itu menjadi tanggungan negara. Jadi, yang dibutuhkan sekarang adalah sejauh mana amanat UUD itu bisa dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Namun, daripada menunggu pemerintah, kami mencoba bergerak lebih dahulu, termasuk memberikan Beasiswa bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah kami," tukas Haidar, Direktur Utama Mizan Publika, perusahaan yang menerbitkan buku-buku Torey Hayden.
Sumber: Media Indonesia, 7 September 2004Kerajinan Peraga Pendidikan Khusus Anak
Masa kanak - kanak adalah masa yang paling menyenangkan. Anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan pendidikan yang baik. Akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang mandiri dan sesuai harapan orangtua.
sumber: http://www.indofamilybisnis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=70
Berbagai media pendidikan kini banyak dibuat khusus untuk anak -.anak. Dan ini rumahnya menjadi ladang bisnis tersendiri bagi Ibu Ida, salah satu pengusaha mainan anak dan alat peraga TK ini.
Rupanya pendidikan anak dan alat peraganya menjadi sumber inspirasi bisnis. Kini usahanya makin berkembang, dan sedikitnya lebih dari 40 karyawan kini aktif menjadi salah satu aset perusahaan yang ia kelola.
Berbagai jenis mainan anak TK. Yang bernuansa edukatif ada disini. Seperti puzzle, binatang, dan tumbuhan. Balok - balok mainan, replika, mobil, ayunan, buku pelajaran hingga, peralatan bermain musik dan olah raga. Bisa dibuat di pabrik yang luasnya sekitar lima ratus meter persegi ini.
Keunggulan produk, mainan ini, adalah semua desain dan bahan nya menggunakan produk local. Hampir semuai pengerjaan berbagai model mainan anak dilakukan dengan cara hand made.
Hasil dari tangan tangan terampil para pekerja sekitar. Mainan yang di buat cukup beragam, dan semuanya bernuansa edukatif.
Proses pembuatan berbagai model mainan dan alat peraga pendidikan ini, cukup sederhana. Dimulai dengan proses pemolaan yang sudah jadi di dalam kertas seketsa. Sesuai peruntukannnya. Semua bahan di potong dan dihaluskan diruangan khusus. Untuk mainan dari kayu.
Bahan kayu bisa digunakan kayu dari jenis albasia. kayu pinus maupun kayu olahan seperti kayu mdf. Bahan - bahan itu dipotong dengan gergaji mesin sederhana.
Kemudian dirangkai dan dihaluskan satu persatu. Setelah barang sudah menjadi rangka setengah jadi. Maka tibalah ke proses finising atau, pewarnaan.
Di tempat ini. Barang - barang yang sudah setengah jadi tersebut, diperhalus dan diberi warna. Pemakaian warna - warna mencolok yang berani. Sangat disukai anak – anak. Sehingga berbagai jenis puzzle atau balok mainan ini terlihat berwarna cerah dan menarik perhatian.
Tiap minggunya, tak kurang dari lebih dari seratus pesanan barang, kerap dipenuhi, CV Hanimo ini untuk memenuhi beragam keperluan alat peraga sekola TK senusantara. Berbekal ketekunan dan kesabaran menjalani usaha. Kini usaha Ibu Ida. Telah bisa menghidupi sedikitnya lima puluh orang karyawan berikut keluarganya.sumber: http://www.indofamilybisnis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=70
SOSIALISASI SUBSIDI PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR
Kegiatan Sosialisasi Program Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 12 s/d 14 April 2007 bertempat di UPTD PKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa tenggara Timur Jln. Perintis Kemerdekaan Kota Baru Kupang. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ir. Thobias Uly, M. Si.
Kegiatan ini berlangsung lancar dan tertib dengan jumlah peserta 105 orang dengan melibatkan unsur-unsur Kepala Sekolah/Guru SLB, Sekolah Terpadu, Penyelenggara Akselerasi, Komite Sekolah dan Staf Sub Dinas PLBK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Tujuan pemberian subsidi ini adalah untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan melalui kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan melalui penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu, mendorong sekolah untuk melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di sekolah serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
Adapun sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan subsidi adalah sebagai berikut :
-
SLB Negeri Pembina Kupang
-
SDLB Negeri Kupang
-
SLB Asuhan Kasih Kupang
-
SLB Negeri Oelmasi Kab. Kupang
-
SLB Negeri Nunumeu Soe
-
SDLB Negeri Benpasi
-
SLB Negeri Tenubot Belu
-
SLB Negeri Rote Ndao
-
SDLB Negeri Mebung Alor
-
SDLB Negeri Beru Maumere
-
SLB/C Bakti Luhur
-
SLB Negeri Ende
-
SLB Negeri Bajawa
-
SLB/A Karya Murni Ruteng
-
SLB/B Karya Murni Ruteng
-
SDLB Negeri Tenda Ruteng
-
SDLB Negeri Waingapu
-
SLB Negeri Waikabubak
-
SDN Batuplat 2
-
TK Terpadu Assumpta
-
SMP Negeri 1 Kupang Tengah
-
SMP Negeri 2 Kupang (Akselerasi)
-
SMPK St. Theresia Kupang (Akselerasi)
-
SMAK Giovani Kupang (Akselerasi)
-
SMA Mercusuar Kupang (Akselerasi)
-
SMA Negeri 1 Kupang
-
SMA Negeri 1 Kupang Timur
-
SMP Negeri 1 Soe
-
SMP Negeri 1 Maumere
-
SMP Negeri 2 Ruteng
-
SMAK Setya Bakti Ruteng (Akselerasi)
-
SMAK St. Fransisikus Zaverius
-
SMA Negeri 1 Waingapu (Akselerasi)
Para peserta sosialisasi menyambut baik adanya pemberian subsidi dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah guna mendukung pemerataan Wajar Dikdas 9 Tahun dan menyediakan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK dan PLK) yang semakin merata dan berkualitas.
sumber: http://www.subdinplbk-ntt.com/2007/index.php?menu=news&id_news=51
Langganan:
Postingan (Atom)
